Oleh: Didid Haryadi*
Pesta demokrasi melalui medium pemilihan umum (Pemilu), sepertinya selalu menjadi panggung politik yang sangat menarik bagi para politisi dan para elit untuk mencitrakan diri sebagai pribadi yang memiliki semangat nasionalisme serta cinta tanah air. Juga sebagai ajang kontestasi dan kompetisi mencari calon pemimpin yang visioner untuk dapat menciptakan kesejahteraan sosial.
Ada banyak cara dan metode yang ditempuh untuk merengkuh simpati dari masyarakat. Pada era modernisasi seperti sekarang, hal yang sudah biasa ditemui menjelang kompetisi politik baik di tingkat lokal maupun nasional adalah menjamurnya umbul-umbul, pamflet, poster, dan bendera partai politik (parpol) yang terpasang di pusat kota ataupun di dalam lorong gang-gang kampung, yang dibungkus dengan simbolisasi warna-warni atribut politik.
Tak jarang, para kontestan pemilu selalu menyuguhkan seruan untuk memperoleh simpati publik. Salah satunya dengan merangkai akronim yang menjelaskan visi misi ataupun nama sang kontestan. Tentu saja akronim ini sangat mudah dan akrab sekali kita temui hampir di setiap daerah saat musim elektoral tiba, misalnya TAWAKAL, AHLAK, RAMAH, AKRAB, BERSINAR, SOLID, KARIB, GUYUB, TEMAN, CINTA, SENYUM, dan sebagainya.
Strategi politik yang dimanifestasikan dalam iklan-iklan politik mungkin saja sebuah inovasi yang muncul karena faktor eksternal dan internal. Modernisasi dan gencarnya perkembangan teknologi informasi adalah faktor sekunder yang menjadi pertimbangan utama untuk memaksimalkan ide iklan politik. Di samping itu, keputusan yang diambil oleh tim internal partai politik menjadi faktor primernya. Atau keduanya bisa saja bertukar posisi satu sama lainnya. Akan tetapi, poin utamanya adalah hadirnya produk teknologi informasi yang telah merubah pola sosialisasi dan pendidikan politik.
Karakteristik masyarakat saat ini dengan sangat mudah terbentuk oleh banyak faktor. Beberapa alasan kuat yang mampu mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah konsumsi media massa. Misalnya media cetak (koran, majalah, buletin), media audio visual (televisi), radio ataupun aktualisasi diri pada ruang publik (public sphere) yang kini sangat ramai dijumpai di pinggiran jalan-jalan dan juga warung kopi. Meskipun demikian, porsi yang cukup sering dijumpai adalah akses internet melalui kanal-kanal berita yang telah terjangkau oleh kelas-kelas sosial dalam masyarakat kita.
Kontribusi dari adanya sumber informasi tersebut tentunya secara langsung mampu membentuk karakter dan pola pikir masyarakat. Selanjutnya konsekuensi logis yang muncul adalah terbentuknya perspektif yang lebih luas, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas fenomena yang sedang jamak dibicarakan oleh publik.
Arus Utama Global, Mencintai Lokal
Membicarakan tema modernisasi cukup sulit dilepaskan dari topik globalisasi. Terkadang juga muncul perdebatan yang mengklaim, bahwasannya menolak penggunaan produk-produk modernisasi, misalnya konsumsi barang yang datang dari luar (produk asing). Bahkan ada juga yang selalu menggaungkan istilah asing untuk menyerang kelompok lainnya. Namun demikian, ada juga yang bersikap permisif atas inovasi ini dengan berusaha menyesuaikan gerak zaman bersama kebutuhan sosial yang sedang dihadapi.
Deret konsep globalisasi harus dilihat secara proporsional baik di tingkat lokal maupun nasional. Antony Giddens misalnya, salah satu dari sekian banyak orang yang menekankan peran Barat pada umumnya, dan Amerika Serikat pada khususnya, dalam melihat fakta globalisasi. Menurutnya, definisi globalisasi adalah restrukturisasi cara-cara di kita menjalani hidup, dan dengan cara yang sangat mendalam.
Giddens juga mengakui, bahwa globalisasi mampu melemahkan kultur lokal sekaligus membangkitkannya kembali. Ia menegaskan, bahwa globalisasi “menyelinap ke samping”, menghasilkan area baru yang mungkin melintasi bangsa-bangsa. Adapun perbenturan utama yang terjadi di tingkat global dewasa ini adalah antara arus fundamentalisme dan kosmopolitanisme. Dan pada akhirnya, Giddens melihat kemunculan masyarakat kosmopolitan global.
Akan tetapi, ada kekuatan utama yang menentangnya—fundamentalisme—merupakan produk dari globalisasi. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa fundamentalisme menggunakan kekuatan-kekuatan global, seperti media massa untuk memperluas tujuan-tujuannya.
Fundamentalisme dapat mengambil bermacam-macam bentuk—agama, etnis, nasionalis, politik. Namun, Giddens menemukan konklusi dan berpikir bahwa benar menganggap fundamentalisme sebagai sebuah masalah. Fundamentalisme dekat dengan kemungkinan kekerasan, dan fundamentalisme adalah lawan dari nilai-nilai kosmopolitan.
Perang Ruang
Salah satu fenomena yang cukup menarik ihwal adopsi dan aplikasi dari produk teknologi adalah semakin meningkatnya mobilitas tiap individu dalam ruang yang tidak lagi berwujud fisik—ruang maya. Seturut dengan hal tersebut, ada pengelompokan yang setidaknya mampu mewakili sekaligus menjelaskan konteks mobilitas. Jika kita merujuk konsep yang dikemukakan oleh Bauman, pada dasarnya ada dua kategori yang mampu menjelaskan tentang konsekuensi dari globalisasi manusia.
Pertama, ia merumuskannya dengan terma Turis—orang-orang yang bergerak karena mereka menginginkan sesuatu. Mereka tertarik olehnya, merasa tak bisa menolak dan bergerak ke arah sesuatu yang menjadi destinasinya. Sedangkan yang kedua adalah Pengembara (vagabonds)—orang-orang yang bergerak, karena merasa lingkungannya tak tertahankan, tak bersahabat, karena pertimbangan sejumlah alasan.
Bauman menegaskan, bahwa dirinya melihat globalisasi dari segi “perang ruang”. Yang artinya mobilitas menjadi faktor penstratifikasi yang paling kuat dan paling diharapkan di dunia sekarang ini. Dan yang cukup ekstrem dari hasil telaah serta perenungan Bauman tentang ini semua adalah frasanya, globalisasi berarti kegelisahan bagi semua orang.
Mengambil Peran
Usia reformasi di Indonesia memasuki tahun yang ke-20. Sebuah perjalanan yang cukup panjang sembari menemukan model demokrasi yang ideal demi menciptakan keadilan sosial diseluruh kawasan Nusantara.
Mulai tahun 2018 ini, narasi-narasi politik mulai dikumandangkan dipelbagai medium dan waktu. Kompetisi dan kontestasi dalam iklim demokrasi merupakan situasi yang sangat wajar, pun dibenarkan praktiknya. Akan tetapi, dalam eksekusinya harus tetap memperhatikan aturan serta norma yang berlaku dan sesuai dengan jalur demokrasi yang telah kita pilih bersama. Kerap kali publik disuguhkan manufer para aktor politik yang berada di front stage.
Belakangan ini kemunculan kelompok-kelompok yang berusaha menyebarkan fitnah, kabar bohong (hoax) dan mengadu domba publik merupakan sinyal, bahwa kontestasi politik kita sedang diuji khususnya dalam kematangan demokrasi. Kelompok Muslim Cyber Army (MCA) sedang menjadi topik perbincangan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Salah satu media terkemuka The Guardian secara khusus mengulas sindikat ini dan relasinya dengan politik dalam negeri di Indonesia.
Supremasi hukum tentunya menjadi lajur utama yang wajib ditempuh dan harus berada di garis terdepan untuk menuntaskan kasus-kasus yang sedang terjadi, seperti MCA. Sekali lagi, pendidikan politik yang cerdas dan jujur serta mengutamakan arus kebenaran sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Karena sejatinya kebenaran adalah kesesuaian antara fakta dan kenyataan. Bukan dengan cara menyebarkan kabar palsu yang banal, bersikap culas, cupet dan sesat pikir.
Selain itu, peran aktif dan partisipasi publik harus terus digelorakan agar persatuan tetap terjaga dan menyala. Terkadang, ada anggapan bahwa tingginya riuh serta euforia dalam pesta demokrasi tak lebih karena buah dari mobilisasi politik. Artinya ia muncul dan bergerak bukan karena sebuah kesadaran personal ataupun kolektif subyek-subyek di dalamnya. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita semua untuk mengambil peran dalam setiap tindakan sosial yang dilandasi dengan kematangan pemahaman atas sumber informasi yang diterima. Dengan cara merekam, mencatat, menganalisis dan mengambil keputusan atas fakta yang sebenarnya terjadi.
Publik harus lebih peka dan rajin memanfaatkan gerak globalisasi yang sudah masuk ke arus lokal. Bukan dengan menolaknya secara mentah-mentah. Ada proses adaptasi dan obyektivikasi ketika fenomena diterima dan terjadi proses analisis di setiap keputusannya.
Tahun politik telah tiba dan deret permasalahan lainnya seperti kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), penyingkiran ruang hidup, isu-isu agraria, pencemaran lingkungan masih menunggu untuk disinggahi pencarian solusinya. Semoga pembelajaran politik dari para elit dan birokrat mampu membuat publik paham, lebih mawas diri dan tidak rabun atas fakta-fakta sosial yang lampau untuk pencerahan di masa akan datang.
*Penulis Alumnus Pascasarjana Sosiologi di Istanbul University, Turki. Aktif di ‘Insight Indonesia’ dan Sanggar Pustaka ‘Nyala Aksara’
