Kota Bima, Kahaba.- Saat menyampaikan amanat pada upacara HUT Kota Bima ke-14, Minggu (10/4), Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengaku bangga dengan berbagai kemajuan dan prestasi yang telah diukir oleh Pemerintah Kota Bima.
“Kota Bima ini masih tergolong muda, namun kita patut bangga dengan kemajuan dan prestasi yang telah ditoreh selama ini,” ujar Yuddy yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Disebutkannya, prestasi dan kemajuan itu antara lain, penghargaan Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan, Piagam Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di atas 5 persen dalam 4 tahun terakhir.
“Tentu menjadi harapan kita bersama, berbagai prestasi dan kemajuan tersebut makin bertambah di masa yang akan datang, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” harapnya.
Pada kesempatan itu, dirinya juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas penting Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini secara jelas terlihat dalam 9 agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita yang telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Selanjutnya dalam Musrenbang Nasional Tahun 2015 telah ditegaskan bahwa, perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan salah satu kondisi perlu, dalam pencapaian strategi pembangunan Nasional 2015-2019.
“Terkait dengan hal ini, telah ditetapkan 3 sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara, yaitu: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas,” paparnya.
Penetapan sasaran tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025, sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 maupun fakta bahwa saat ini kompetisi antar negara semakin terbuka dan merupakan suatu keniscayaan.
Terlebih-lebih di tahun ini telah dibuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan adanya tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat internasional, melalui penetapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Sidang Umum PBB di akhir tahun 2015.
“Hal lain yang menjadi pertimbangan pentingnya sasaran tersebut adalah fakta bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran tersebut, namun pencapaiannya masih berada di bawah ukuran standar pemerintahan kelas dunia,” jelasnya.
*Bin/Hum
