Kota Bima, Kahaba.- Desakan penarikan buku Jelajah Tambora tidak hanya dimuncul dari kalangan Wakil Rakyat. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima pun demikian. Buku tersebut telah dinilai melecehkan dan memanipulasi sejarah Kerajaan Tambora. (Baca. Dinilai Sesat, Dewan Desak Buku Jelajah Tambora Ditarik)
“Saya memang belum baca bukunya. Tapi jika itu yang terjadi, buku itu sangat melecehkan perjalanan sejarah dan akan melahirkan polemik. Pemkab Bima mendukung pernyataan dewan dan Putra Sanggar agar penerbit buku ditarik dari peredaran,” ujar Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Bima, M. Chandra Kusuma AP, Rabu (15/4).
Menurut dia, jelas dalam literartur sejarah, Kerajaan Tambora, Sanggar dan Pekat berdiri sendiri. Sesaat setelah letusan Tambora, keberadaan kerajaan Tambora dan Pekat habis kecuali Sanggar.
“Oleh penjajah belanda melalui VOC meminta Kesultanan Bima mengurus kerajaan itu. Fakta sejarahnya, bahkan Raja Dompu saat dibuang oleh penjajah, sempat dibantu oleh Bima,” jelasnya.
Jika dari sisi luas wilayah, sambungnya, masuk wilayah Kabupaten Dompu yakni Pekat hanya bagian kecil dari kaki Gunung Tambora. Sementara sebagian besar yaitu Tambora dan Sanggar masuk wilayah administrasi Bima.
Untuk itu, selaku Pemerintah pihakanya mendesak pada penulis dan penerbit untuk meninjau kembali isi tulisan yang dinilai keliru itu dan dikoreksi kembali agar tidak menjadi polemik. “Penulis dan penerbit juga harus minta maaf atas kekeliruan ini,” sarannya.
Chandra menambahkan, Jika menulis buku kaitan dengan budaya dan sejarah, harus jelas referensinya. agar tulisan itu tidak mengaburkan sejarah yang sebenarnya. “Intinya kami mendukung apa menjadi sikap dewan agar buku itu memang segera ditarik dari peredaran,” tambahnya.
*Abu
