Kabupaten Bima, Kahaba.- Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan daerah rawan konflik di sejumlah daerah pada pemilu 2019. Rawan konflik diidentifikasi terbagi menjadi 2, yakni rawan saat pendistribusian logistik dan rawan pelanggaran.
“Rawan saat pendistribusian logistik itu seperti kondisi geografis, jarak yang ditempuh, menyebrang laut, jembatan putus. Sementara rawan pelanggaran itu seperti mobilisasi massa oleh ASN,” ujar Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima Taufikurrahman, Kamis (4/4).
Untuk itu kata dia, Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan langkah pencegahan dengan berkoordinasi dengan Panwascam, Pengawas Desa, dan Pengawas TPS untuk mengawasi proses berjalannya pemilu serentak Tahun 2019.
“Pelanggaran yang paling banyak terjadi dan sudah menjadi budaya di Kabupaten Bima ini adalah politik uang (Money Politic),” ungkapnya.
Dari 18 Kecamatan dan 191 Desa di Kabupaten Bima, semuanya memiliki potensi untuk tetap menggunakan praktek money politic untuk menyukseskan tujuan yang bersangkutan.
“Ini adalah PR kita bersama. Pelanggaran yang dilakukan di luar dari jangkauan kami, ketika ada penemuan pelanggaran seperti itu, maka segera laporkan,” saran Taufikurrahman.
Kata dia, peserta pemilu dalam hal ini Caleg, peserta kampanye, tim sukses yang terbukti melakukan money politic akan dikenakan Tindak Pidana Pemilu (Tipilu). Untuk memutuskan itu, Bawaslu tidak bekerja sendiri namun bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan.
“Kami juga memiliki kewenangan 33,3 persen untuk menentukan apakah masuk kategori Tipilu atau tidak,” kata dia.
Ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap sama-sama mengawasi proses berlangsungnya pemilu tahun ini, karena keterlibatan semua pihak dan elemen menjadi salah satu pendukung penting sehingga Pemilu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
*Kahaba-07
