Kota Bima, Kahaba.- Janji pihak SMKN 1 Kota Bima untuk mengembaikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) siswa yang disunat beberapa waktu lalu, ternyata sampai sekarang belum juga ditepati. Wali murid pun mempertanyakan realisasi janji kepala sekolah setempat. (Baca. Dana PIP di SMKN 1 Disunat, Orang Tua Siswa Ngeluh)
Wali Murid AM yang memberikan pernyataan awal berita menceritakan, pasca pemberitaan muncul di media. Ia beserta wali murid lain merasa senang, karena ada inisiatif sekolah akan mengembalikan dana PIP yang disunat. Karena kebijakan itu dianggap sepihak dan merugikan murid. (Baca. Kepala SMKN 1 Minta Bendahara Kembalikan Dana PIP)
“Dana Rp 100 ribu untuk musholla kita telah ikhlaskan, karena telah ada kesepakatan bersama dan saat itu saya tidak hadir saat rapat. Tapi yang nilai Rp 100 ribu lagi untuk keperluan lain tidak bisa kami terima karena tidak jelas peruntukkannya,” kata dia, Kamis (1/2).
Nonimal uang Rp 100 ribu itu diakuinya tidak terlalu besar, tetapi sangat dirasakan manfaatnya bagi siswa. Serta membantu untuk menutup sedikit biaya perekonomian keluarga. Sebab kebutuhan akan barang sekolah kini nilainya cukup mahal.
“Uang Rp 100 ribu itu sedikit, tapi bila dijumlahkan dengan ratusan murid lain tentu akan banyak dan sangat bermanfaat bagi kami yang tidak mampu,” ujarnya.
AM kembali merasa heran dan aneh, saat kepala sekolah setempat memberikan klarifikasi hasil komunikasinya bersama bendahara setempat. Dana yang terkumpul untuk pembangunan musholla diakui Rp 30 juta, tetapi untuk pengurus panitia hanya Rp 2,5 juta.
Menurutnya itu janggal, karena uang penarikan kepada siswa penerima bantuan PIP itu jumlahnya sama dan dipotong dengan nomimal yang sama pula.
“Kami tidak menuding yang bukan-bukan, hanya menduga dana untuk pengurus panitia seharusnya sama besar dengan dana pembangunan mushalla,” ujarnya penuh tanya.
Oleh karena itu, agar tidak menjadi polemik di kemudian hari. Ia meminta kepada pihak sekolah agar menggelar rapat bersama wali murid untuk membahas soal pemotongan dana PIP siswa dan memberikan laporan penggunaan anggarannya.
“Kami hanya ingin transparansi saja agar semua pihak mengetahui penggunaan dana tersebut. Sehingga tidak menimbulkan asumsi yang lain,” harapnya.
Sementara itu Kepala SMKN 1 Kota Bima Syafruddin yang dimintai tanggapan mengaku, menyerahkan masalah tersebut kepada bendahara sekolah. Sebab ia baru menjabat sebagai kepala sekolah, sedangkan penarikan tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat.
“Benar saya minggu lalu perintahkan untuk mengembalikan, nah sekarang bisa tanyakan langsung ke bendahara sekolah. Apakah telah dikembalikan atau belum soal dana PIP itu,” sarannya.
*Kahaba-04
