Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima belum lama ini telah mencanangkan program Kota Layak Anak. Untuk mendukung terwujudnya program itu, pemerintah juga secara khusus telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. (Baca. Bahas Perda Anak, LPA Bangun Sinergi dengan DPRD)
Hanya saja, DPRD Kota Bima menilai pelaksanaan Perda belum bisa maksimal diterapkan karena masih terkendala belum adanya Peraturan Walikota (Perwali). Sebab, pelaksanaan Perda secara tehnis di lapangan harus diperkuat payung hukum lagi berupa Perwali.
“Kekurangan poin-poin dalam Perda Perlindungan Anak barangkali bisa direvisi. Cuman sekarang persoalannya, untuk mendukung pelaksanaan Perda perlu diperkuat Perwali,” jelas Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Anwar Arman saat menerima kunjungan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima, Rabu (4/5) siang.
Duta PKS ini mengaku, keberadaan Perda Perlindungan Anak sangat penting mengingat semakin tingginya jumlah kasus kekerasan melibatkan anak di Kota Bima. Kasus terakhir yang membuatnya miris adalah bocah sekolah dasar yang diduga diperkosa seorang kakek beberapa kali.
“Tentu ini membuat kita sebagai orangtua miris mendengarnya. Mudah-mudahan kasus ini adalah yang terakhir. LPA dan lembaga pemerhati anak lainnya sangat diharapkan berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Alvian Indrawirawan berharap pemerintah melalui SKPD terkait bisa mendukung alokasi anggaran untuk membantu tugas LPA dan lembaga pemerhati anak lainnya.
Kebutuhan anggaran dinilainya sangat penting untuk menunjang pelaksanaan sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan tugas pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
“Kota Bima sudah dicanangkan sebagai Kota Layak Anak. Karena itu, kebutuhan untuk mendukung program itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah,” tuturnya.
*Ady
