Kota Bima, Kahaba.- Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa menghadiri Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2019, di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 20-22 Februari 2019.
Plt Kabag Humas dan Protokol Sekda Kota Bima H A Malik menyampaikan, Mendagri Tjahyo Kumolo membuka Rakornas tersebut. Mendagri juga menegaskan bahwa salah satu genda nasional saat ini adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekda memiliki tugas untuk mewujudkan agenda tersebut.
“Menurut Mendagri, Sekda mempunyai peran yang sangat vital dan strategis dalam membantu kepala daerah dalam merumuskan visi misi, melalui perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh komponen yang ada,” ujarnya.
Begitu pentingnya reformasi birokrasi kata Malik, Mendagri menekankan agar 8 area reformasi birokrasi perlu mendapat perhatian untuk dibenahi dan dikelola dengan baik, agar birokrasi kelas dunia dapat terwujud dengan menciptakan ASN handal, meningkatkan pelayanan publik, prinsip transparan dan akuntabel, serta menerapkan teknologi dalam tatakelola pemerintahan.
“Sekda juga diminta untuk membantu sosialisasi agar pada Pemilu legislatif, DPD, dan Pilpres dapat tercapai tingkat partipasi masyarakat yang tinggi,” katanya.
Selain itu, sekda diminta untuk membantu mencegah racun-racun demokrasi, yakni politik uang, ujaran kebencian, isu SARA dan hal-hal lain yang dapat menggangu proses demokrasi. Mendagri juga berpesan agar daerah dapat mengatasi masalah sosial berupa kematian ibu dan anak, stunting, kemiskinan, minimnya sanitasi, kurang air bersih, dan lingkungan kumuh.
Rakornas implementasi birokrasi dan rakernas Forsesdasi tahun ini dihadiri oleh Sekda provinsi, kota, kabupaten se-Indonesia, Sekwan, Inspektur, Kepala Biro dan Kabag Organisasi se-Indonesia yang berjumlah lebih kurang 3 ribu peserta.
Tema yang diusung adalah “Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Kelas Dunia 2025 Melalui Inovasi Pelayanan Publik Dan Pencegahan Korupsi” dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN RB, KASN, dan KPK.
*Kahaba-01
