Dewan Datangi Kementerian PU, Klarifikasi Kasus SPAM

Kabupaten Bima, Kahaba.- Bertujuan melakukan konsultasi kaitan proyek SPAM di Kecamatan Donggo, yang dinilai masih menyisakan masalah, Komisi III DPRD Kabuapten Bima, mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI Jakarta, akhir pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima Drs. H. Mustahid H. Kako

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima Drs. H. Mustahid H. Kako

Proyek yang menelan anggaran sebanyak Rp 8 Miliar sejak tahun 2009 itu, hingga kini belum bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima Drs. H. Mustahid H. Kako MM menjelaskan, masalahnya sistem pengelolaan dan tindak lanjut proyek tersebut tidak jelas. Baik antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Bima dinilai saling lempar tanggungjawab.

“Penyaluran air sudah berhasil sampai bak penampung induk sejak beberapa tahun lalu. Tapi hingga kini, air itu belum disalurkan ke warga,” ujarnya.

Kata putra asli Donggo itu, berdasarkan pengakuan Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah masih menunggu serah terima dari Pemerintah Provinsi. Dengan dalih, proyek tersebut tanggungjawab Pemerintah Provinsi, begitupun pekerjaannya.

Namun pernyataan tersebut lanjutnya, bertentangan dengan hasil koordinasi pihaknya dengan Kementerian PU RI. Berdasarkan pengakuan Korwil SPAM Nusra Direktorat Pengembangan Air Minum Kementerian PU RI, Sudarmadi dan Iryanto, sistem pengelolaan air tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda), setelah pekerjaan SPAM tersebut selesai.

Menurut Sudarmadi kata Duta PKB ini, Tahun 2009 lalu proyek SPAM Ntuda Ncora Kecamatan Donggo itu dikerjakan dengan anggaran Rp 6,5 miliar. Pekerjaannya pun sempat terbengkalai karena ditinggal kabur oleh PT. Jasuka Bangun Paratama, sebagai penanggungjawab pekerjaan.

Pekerjaan itu kembali dilanjutkan dengan tambahan anggaran Rp 1,5 miliar, hingga air berhasil disalurkan hingga bak induk. “Setelah pekerjaan selesai, pengelolaan dan penyalurannya langsung diserahkan pada daerah,” jelasnya.

Berdasarkan hasil konsultasi terangnya, mempertanyakan kinerja, dan komitmen pemerintah daerah. Sebab jangankan memulai pembangunan yang baru, melanjutkan pembangunan yang sudah ada saja tidak mampu.

“Sikap pemerintah seperti ini, dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk kedepannya,” kata politisi yang kembali terpilih sebagai wakil rakyat itu.

*ERDE

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *