Walikota Bima Paparkan Rencana Pembangunan Daerah Dihadapan Menko Maritim

Kota Bima, Kahaba.- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jend. TNI (Purn) Luhut Binsar Padjaitan dan anggota DPR RI Zulkieflimansyah melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bima Selasa, (25/10). Menko maritim mengajak serta Deputi III Maritim Ridwan Djamaludin, Brigjend TNI (Purn) Abdul Kadir Hasan, tenaga ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim bersama rombongan media dan investor. (Baca. Qurais Minta Perluasan Pelabuhan Bima, Luhut: saya Penuhi)

Walikota Bima saat memaparkan program pembangunan daerah dihadapan Menko Maritim. Foto: Bin

Walikota Bima saat memaparkan program pembangunan daerah dihadapan Menko Maritim. Foto: Bin

Rombongan tiba di bandara Sultan Salahuddin Bima pada pukul 10.15 WITA, disambut oleh Walikota Bima M. Qurais H. Abidin dan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri di ruang tunggu VIP Kabupaten Bima.

Agenda kunjungan tersebut adalah melaksanakan pertemuan dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, serta melaksanakan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Bima.

Walikota Bima HM. Qurais menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI.

“Kedatangan Bapak Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI Insya Allah bisa menjadi pendorong percepatan penataan daerah, khususnya kawasan pesisir. Tidak saja untuk Kota Bima, namun juga untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu,” ujar Qurais.

Walikota pun menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum wilayah Kota Bima. Luas wilayah daratan pesisir Kota Bima kurang lebih 50,78 kilometer persegi, namun yang termasuk dalam wilayah pengelolaan Kota Bima sekitar 11,48 kilometer persegi, dengan panjang garis pantai sekitar 26 kilometer.

Untuk kawasan pesisir Kota Bima, ada beberapa isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah yaitu, penataan wilayah pesisir sepanjang pantai bagian barat Kota Bima yang merupakan kawasan rawan bencana banjir, penataan kawasan permukiman kumuh yang berada di sekitar daerah aliran sungai dan di sekitar pesisir pantai.

Kemudian, pengembangan kawasan wisata pantai dilaksanakan mulai dari Ni’u hingga Kolo dengan luas kawasan kurang lebih 22 hektar, pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai, dan pengembangan kawasan konservasi dengan menanam mangrove.

“Semua ini terintegrasi dalam suatu grand design Kota Tepian Air atau water front city,” kata Walikota.

Saat ini, sambungnya, Kota Bima sedang berusaha membangun daerah sebagai sebuah kota tepian air dengan 7 titik penataan yaitu: gerbang Ni’u, Lawata, Ama Hami, yang di dalamnya terdapat pasar semi modern yang telah diresmikan oleh Presiden pada bulan April lalu, Kompleks Istana Kesultanan Bima dan Lapangan Serasuba, Pelabuhan Bima, Pantai Ule dan Kampung Nelayan Bonto, Pantai Kolo.

“Dari ketujuh titik ini, bapak-bapak berkesempatan melihat lima di antaranya yaitu mulai dari pintu masuk Ni’u, Lawata, Ama Hami, Lapangan Serasuba, dan Pelabuhan Bima yang akan dikunjungi sesaat lagi,” tuturnya.

Qurais berharap, dalam kunjungan singkat hari ini, Bapak Menteri dapat memberikan arahan dan pandangan tentang arah penataan daerah Kota Bima, khususnya kawasan pesisir. Tidak hanya untuk Kota Bima, namun juga untuk Kabupaten Bima dan Dompu.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *