Kabar Bima

Saat Reses, Warga Dara dan Paruga Tolak Relokasi

238
×

Saat Reses, Warga Dara dan Paruga Tolak Relokasi

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Warga Kelurahan Dara dan Paruga saat kesempatan reses anggota DPRD Kota Bima Dapil Kecamatan Mpunda dan Rasanae Barat beberapa waktu lalu menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi dari pemerintah.

Saat Reses, Warga Dara dan Paruga Tolak Relokasi - Kabar Harian Bima
Warga yang menolak relokasi. Foto: Eric

“Kami menolak rumah kami direlokasi. Karena sampai saat ini belum ada kepastian dari Pemerintah Kota Bima terkait prosedur pelaksanaan relokasi,” ujar warga Kelurahan Paruga RT 12 RW 4, Sukri.

Saat Reses, Warga Dara dan Paruga Tolak Relokasi - Kabar Harian Bima

Kata Sukri, mereka menolak relokasi karena wilayah yang ditetapkan pemerintah juga belum ada kepastian. Ditambah lagi berapa jumlah dana untuk ganti rugi tiap rumah sampai saat ini belum jelas.

“Bagaimana mau pindah, sementara pemerintah kelurahan kami tanya bagaimana status relokasi dijawab tidak tahu,” katanya.

Sementara warga RT 1 RW 1 Kelurahan Dara Haerunisa juga mengaku menolak untuk relokasi. Sebab mata pencahariaannya berada disekitar wilayah itu, sehingga tidak mau pindah jauh dari tempat mencari nafkah.

“Saya menolak pindah, mata pencaharian saya sebagai bakulan dan tidak mau pindah ke tempat lain lagi,” bebernya.

Ia menambahkan, selain mencari nafkah disekitar tempat tinggal. Yang menjadi permasalahan saat ini masih adanya rumah warga bantaran sungai yang belum memiliki sertifikat. Sehingga sangat susah untuk mengurus prosedur perpindahan tempat tinggal, tanpa surat-surat penting lainnya.

“Kami tetap menolak relokasi pindah ke tempat lain, karena sudah mencintai tempat tinggal kami saat ini,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPRD Kota Bima Sudirman DJ berjanji, aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Sebagai bahan referensi untuk mengambil kebijakan, dan solusi kedepannya.

Sebab ada anggaran Rp 167 Miliar yang dikucurkan BNPB untuk perbaikan fasilitas dan infrastruktur pasca banjir, baik itu perbaikan jembatan maupun relokasi warga terdampak banjir. Tapi saat ini masih ada kendala teknis.

“Harus berkoordinasi dulu dengan Pemerintah Kota Bima, tentang cara penggunaan,” katanya.

*Kahaba-04