Warga Minta Perbaikan Sungai Dodu, Ketua DPRD Langsung Tinjau Lokasi

Kota Bima, Kahaba.- Lingkungan Dodu I Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Barat setiap tahun selalu menjadi langganan banjir. Kondisi ini tak terlepas dari buruknya alur Sungai Dodu dan posisi Jalan Lintas Dodu-Wawo yang terlalu rendah dari sungai sehingga banjir selalu meluap ke permukiman warga.

Ketua DPRD Kota Bima bersama Anggota Dewan Dapil 3 saat meninjau kondisi Sungai Dodu. Foto: Ady

“Tiap musim hujan RT 07 dan RT 08 Dodu ini selalu jadi sasaran luapan air yang begitu besar sehingga rumah warga tergenang,” kata Lurah Dodu Satria melaporkan kepada Anggota DPRD Kota Bima Dapil 3 saat reses, Minggu (15/7) siang.

Menurut Lurah, melihat kondisi alur Sungai Dodu yang berliku, terutama pada jalan tanjakan menuju Wawo dekat perkampungan menyebabkan air selalu meluap. Ia pun mengusulkan perlu dilakukan pengalihan sungai agar aliran air mengalir lurus.

“Mohon pak dewan bisa meninjau langsung untuk melihat dari dekat sehingga bisa menjadi dasar untuk memperjuangkannya,” kata Lurah yang mewakili aspirasi warga Dodu.

Tanpa berpikir panjang, usai menjaring aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Kota Bima Samsurih mengajak semua Anggota Dewan Dapil 3 turun bersama Lurah dan warga untuk meninjau kondisi sungai.

Di lokasi, Samsurih juga berkoordinasi dengan Sekda Kota Bima agar bisa mengkaji rencana pengalihan sungai yang dikemukakan warga.

“Sekda akan menyikapi setelah memerintahkan Lurah untuk mendekati warga pemilik lahan. Kalau sudah tidak ada masalah baru nanti ada tim yang turun untuk mengkaji,” ujarnya.

Ia berharap Lurah punya kemauan untuk segera menindaklanjuti urusan lahan warga. Supaya tidak muncul asumsi anggota dewan tidak respon dengan aspirasi masyarakat.

“Soal estimasi anggaran tetap akan disetujui dewan kalau sudah diajukan. Ini tentu akan jadi skala prioritas, dari pada tiap tahun perbaikan talud, perbaikan jalan tetapi rusak lagi hanya habiskan anggaran,” terangnya.

Anggota Dewan Dapil 3 Najamudin menegaskan, apa yang menjadi kebutuhan wajib perjuangkan dewan. Saat ini hanya dibutuhkan komunikasi warga pemilik lahan dengan Lurah. Karena lahan sekitar yang dilewati alur sungai sekitar 700 meter harus dibebaskan.

Tinggal nanti kata dia, setelah ada kesepakatan Lurah menyampaikan laporan kepada DPRD. Lebih bagus lagi sarannya laporan itu disampaikan sebelum penyampaian laporan reses agar bisa masuk poin prioritas.

“Ini momen yang sangat tepat sekali. Reses kali ini Ketua dan anggota dewan langsung turun. Bisa langsung kita perjuangkan di APBD 2019,” kata Politisi PKPI ini.

Hanya saja nanti sambung dia, perlu dipikirkan juga ketika sungai dialihkan bagaimana dampak barunya apakah lebih besar atau kecil.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *