Budi: BPN “Selingkuh” dengan Pengusaha, “Rampok” Aset Negara

Kota Bima, Kahaba.- Forum Pemuda Peduli Dara (FPPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPN Kota Bima, Rabu, 17 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 WITA. Selain berorasi, massa aksi membakar ban bekas di jalan Soekarno-Hatta itu. Sempat terjadi insiden kericuhan antara pendemo dengan oknum pegawai BPN yang coba menghalangi aksi tersebut.

FPPD yang menggelar unjuk rasa di jalan Soekarno-Hatta, depan kantor BPN Kota Bima, Rabu, 17 Oktober 2012. Foto: Tobing

Dalam orasinya, Kordinator lapangan, Syahbudin, S.Ag menuding oknum pejabat BPN telah sengaja menjual laut Bima demi kepentingan pribadinya. “Oknum BPN dengan sengaja menerima suap dari pengusaha sehingga menerbitkan secara legal sertifikat tanah yang obyeknya adalah laut yang ditimbun,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Budi, menerbitkan sertifikat di atas tanah dari hasil laut yang ditimbun adalah tidak masuk akal. “Laut ditimbun kemudian disertifikat adalah perampokan asset negara yang didalangi para mafia BPN dan pengusaha tak bermoral,” tuding Budi saat berorasi.

Ia menambahkan, memiliki secara pribadi lahan di atas timbunan laut tersebut, dirinya menduga adalah kerjaan kroni-kroni atau keluarga Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin. “Laut itu disertfikat dan dimiliki oleh keluarga Walikota dan sejumlah pengusaha dari keturunannya,” ungkapnya.

Syahbudin pun menuding sikap pejabat BPN yang tak ubahnya menjual harga dirinya hanya untuk mendapatkan uang suap. Oleh karena itu, oknum pejabat BPN seperti itu harus ditindak keras sehingga tidak lagi merusak negara ke depannya. “Bila tidak, banyak laut di Bima ini, yang akan dijual oleh mereka,” imbuhnya.

Aksi ini pun diwarnai dengan penunjukkan bukti gambar dan foto satelit objek laut yang saat ini ditimbun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu. FPPD berharap BPN Kota Bima mencabut sertifikat yang telah diterbitkannya itu.

“BPN harus bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat untuk laut Ama Hami sekarang. Dan bila tidak, maka akan ada aksi besar-besaran warga untuk terus memperjuangkan aset negara tersebut,” ungkap Budi di atas mobil komando aksi.

Ia juga mempertanyakan bagaimana cara petugas BPN Kota Bima mengukur laut saat itu. Apakah berjalan kaki atau dengan menggunakan kapal? Karena memang objek sertifikat yang dikeluarkan adalah laut.

Ia menambahkan, bila aksi illegal, pencurian, manipulasi data terus dilakukan oleh oknum petugas BPN, tidak saja laut yang akan menjadi sengketa ke depannya. Banyak aset negara dan milik rakyat lainnya yang akan menjadi korban dan sengaja dirampas atas permainan orang-orang bermodal dan petugas BPN demi memenuhi hasrat kerakusannya.

Pihak BPN terlihat tak menanggapi serius aksi tersebut. Tak ada pertemuan antara BPN dan para pendemo. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *