Kota Bima, Kahaba.- DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Penyampaian Visi Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2018-2023, Rabu malam (24/10). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, dihadiri Walikota Bima HM Lutfi dan sejumlah pejabat eselon II, III dan masyarakat.
Walikota Bima menyampaikan, hari Rabu tanggal 26 September 2018, satu lembaran baru kembali terbuka dalam perjalanan Kota Bima. ketika niat yang lurus, ikhtiar gotong-royong dalam makna yang sesungguhnya, didukung dengan doa-doa yang terus dipanjatkan bersama, maka ketetapan Allah SWT itu pun telah datang.
“Masyarakat Kota Bima telah bersuara dan terpaut dengan satu rasa yang sama yaitu semangat perubahan. Pada hari itu, sebuah amanat besar telah diletakkan di pundak kami berdua. sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” ujarnya.
Kata Lutfi, ini menjadi penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan dan kemajuan yang diharapkan seluruh masyarakat Kota Bima. Dirinya dan Wakil Walikota Bima telah dilantik, bukan bagi para pemilih pasangannya saja, tapi bagi seluruh masyarakat Kota Bima.
“Kini saatnya kita bergandengan sebagai sesama saudara dalam satu kesatuan untuk memajukan Kota Bima yang kita cintai ini,” ajaknya.
Menurut dia, dalam sejarah 16 tahun usia Kota Bima, banyak kemajuan diraih dan pemimpin pun datang silih berganti. Masing-masing meninggalkan jejak pembangunan, serta membuat kebaikan dan perubahan demi Kota Bima. Untuk itu, dirinya sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para walikota dan wakil walikota sebelumnya, yang turut membentuk dan mewarnai wujud kota hingga saat ini.
Mengutip pernyataan Bung Karno “Kita Hendak Membangun Untuk Semua. Bukan Buat Satu Orang, Bukan Buat Satu Golongan, Baik Golongan Bangsawan Maupun Golongan Yang Kaya, Tapi Semua Untuk Semua.” maka sambung Lutfi, segala pengambilan kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik luas dan prinsip kesetaraan.
“Inilah yang kami tuangkan dalam visi pembangunan kita 5 tahun kedepan. Visi pembangunan Kota Bima tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, visi ini memiliki dua makna utama, yaitu berkualitas dan setara. Kota Bima yang berkualitas adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan.
Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik dan jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural. Sementara setara selain memiliki maknanya sendiri, juga merupakan akronim dari sejahtera, transparan, akuntabel, ramah dan agamais.
“Masyarakat sejahtera adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya,” paparnya.
Untuk mewujudkan berbagai harapan tersebut, visi ini selanjutnya dijabarkan dalam 5 misi yaitu mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang sungguhsungguh bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan nilai-nilai efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Kemudian yang keempat, mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana, serta mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais.
“Kelima misi ini selanjutnya akan dilaksanakan melalui penetapan strategi umum dalam 9 bidang prioritas pembangunan,” sebutnya.
Lutfi menambahkan, dirinya bersama Wakil Walikota Bima menetapkan 5 strategi umum pembangunan Kota Bima tahun 2018-2023, yakni pertama menjalin kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak lainnya dalam rangka optimalisasi potensi sosial dan ekonomi kota. Kedua, penguatan kapasitas aparatur, kelembagaan pemerintahan kota dan pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan kota yang baik (good urban governance). Ketiga, mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui peningkatan PAD dan sumber pembiayaan APBN.
Keempat, mengoptimalkan peran pemerintahan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan daerah baik dalam hal pemberian pelayanan, unifikasi data pembangunan, serta menyusun kompilasi kebutuhan pembangunan di kelurahannya dan kelima mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam proses pembangunan.
*Kahaba-01
