Kota Bima, Kahaba.- Ketua Bawaslu Kota Bima Atina mengungkapkan bahwa selama Pemilu 2024, terdapat 7 kasus dugaan pelanggaran politik praktis oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditangani.
Seluruh kasus tersebut telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diproses lebih lanjut.
Selain itu, pada tahapan Pilkada 2024, Bawaslu juga menangani 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum guru penggerak dan Penjabat (Pj) Wali Kota Bima. Rekomendasi terkait kedua kasus ini juga telah diteruskan ke KASN untuk penanganan lebih lanjut.
Atina menegaskan bahwa, Bawaslu akan terus memproses setiap dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada, baik yang ditemukan oleh Bawaslu di lapangan maupun yang dilaporkan oleh masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bawaslu Kota Bima intens berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk media massa.
“Media merupakan salah satu pilar demokrasi, sehingga peran dalam mengawal proses demokrasi sangat penting,” imbuh Atina.
Ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik dan transparan.
“Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu Kota Bima berharap dapat menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024,” katanya.
*Kahaba-01
