Kota Bima, Kahaba.- Langkah Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima yang serius menyikapi dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan 2 oknum anak buahnya, mendapat dukungan dari DPRD Kota Bima. Dewan juga meminta kepada OPD terkait mengusut tuntas permasalahan yang merugikan pedagang itu. (Baca. Pedagang Pasar Amahami Ngaku Diperas Oknum Pol PP, Pemerintah Diminta Tidak Semena-Mena)
“Dinas Pol PP dan Damkar harus segera tuntaskan masalah itu, kasihan pedagang,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik HA Karim, Kamis (20/12).
Taufik mengungkapkan, selain dugaan pungli. Pihaknya juga menerima informasi pedagang bahwa mereka dibebankan dengan biaya tambahan, di luar iuran menggunakan karcis. Seperti biaya kebersihan dan keamanan pasar. (Baca. Ahmad Bantah Tarik Iuran di Pedagang Pasar Amahami)
“Ini juga yang membuat pedagang resah,” ungkapnya.
Maka dari itu, Duta PPP menginginkan agar secepat mungkin Dinas Pol PP dan Damkar menelusuri dinamika yang meresahkan pedagang di Pasar Amahami. Agar bisa diketahui siapa saja yang terlibat dalam tindakan pungli serta penarikan retribusi di luar ketentuan. (Baca. Dilapor Pedagang, 2 Pol PP Akhirnya Ditarik Dari Pasar Amahami)
Taufik juga mengimbau kepada pedagang yang merasa dirugikan dengan adanya pungli, untuk segera melapor kepada pihak terkait, agar bisa ditindak dengan tegas.
*Kahaba-04
