Kota Bima, Kahaba.- Sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah serta masyarakat Kota dan Kabupaten Bima melaksanakan orasi kebangsaan Nusantara Bersatu, Rabu (30/11).
Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin melalui siaran persnya mengatakan, acara yang diprakarsai oleh TNI tersebut digelar di Lapangan Serasuba Kota Bima, dihadiri Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin, Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, tokoh adat Bima Hj. Siti Maryam Binti Muhammad Salahuddin, Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer, Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan, Ketua DPRD Kabupaten Bima Murni Suciyati.
Hadir juga Kepala Kejaksaan Negeri Bima Eko Prayitno, Dandim 1608/Bima Kol. Czi. Yudil Hendro, Kapolres Bima Kota AKBP Ahmad Nurman Ismail, SIK, Kapolres Bima AKBP Eka Faturrahman SIK, Ketua MUI Kota Bima H. M. Saleh Ismail dan Ketua MUI Kabupaten Bima H. Abdurrahim Haris.
Hadir pula para pejabat daerah Kota dan Kabupaten Bima dari berbagai tingkatan, perwakilan organisasi wanita, perwakilan paguyuban masyarakat yang ada di wilayah Bima, antara lain dari suku Sasak, Bali dan Jawa, para tokoh adat Bima, para tokoh masyarakat serta pemuka agama Islam, Protestan, Katolik dan Hindu.
Peserta berasal dari unsur pelajar, TNI, Kepolisian, masyarakat umum, pemuda serta perwakilan Aparatur Sipil Negara.
Kata Ryan, pembacaan orasi dilakukan oleh 7 pembaca, yaitu Serma Fajrin sebagai perwakilan tokoh adat Bima, Ketua MUI Kota Bima yang mewakili tokoh agama Kota Bima, Ketua MUI Kabupaten Bima yang mewakili tokoh agama Kabupaten Bima, Ketua DPRD Kota Bima yang mewakili tokoh masyarakat Kota Bima, Ketua DPRD Kabupaten Bima yang mewakili tokoh masyarakat Kabupaten Bima, Bupati serta Walikota.
Serma Jufrin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Heterogenitas bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tak terhindarkan dari adanya keanekaragaman suku bangsa yang berasal dari ribuan pulau yang tersebar dalam wilayah 34 Provinsi.
Kemudian Ketua MUI Kabupaten Bima menjelaskan bahwa sifat heterogen juga bersumber pada keragaman agama, dimana pemerintah mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dalam satu etnis dan satu agama, bisa terjadi perbedaan paham yang bisa meruncing menjadi konflik horisontal.
Sementara Ketua MUI Kota Bima mengingatkan, hampir setiap agama di Indonesia memiliki kelompok yang memiliki paham berbeda, dan dalam satu etnis atau suku bisa terjadi berbagai kelompok dengan tradisi, perilaku dan cara hidup berbeda. Kemajemukan ini jika tidak dikelola dengan baik maka menimbulkan kerawanan akan konflik.
Pada kesempatan yang sama, sambugnya, Ketua DPRD Kabupaten Bima menyatakan perlunya benteng dan filter atas semakin derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang kian mereduksi semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Pengaruh globalisasi lewat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, membuat bangsa Indonesia memiliki berbagai paham, persepsi dan pandangan yang berbeda sekaligus bertentangan.
Orasi ini diperkuat oleh pernyataan Ketua DPRD Kota Bima bahwa bangsa Indonesia harus menemukan kembali identitasnya di tengah ketidakpastian hidup akibat berbagai persoalan, mulai dari kekisruhan politik, korupsi yang merajalela, hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran yang kian menjebak bangsa ini dalam berbagai intrik, yang tak jarang berbuah konflik sosial, baik horisontal maupun vertikal.
Bupati Bima selanjutnya menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat Bima menghormati dan menjunjung tinggi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Empat konsensus tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, namun tetap memiliki porsi dan posisi yang berbeda-beda, dalam ranah konseptual maupun operasional. Bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kebangsaan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai rambu-rambu dalam berkonstitusi, doktrin NKRI sebagai ruang kedaulatan dari Sabang sampai Merauke, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol kemajemukan serta kesatuan dalam keberagaman, tidak terpisahkan sebagai falsafah negara.
Menutup orasi bersama tersebut, Walikota menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat Bima siap untuk, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tetap menjaga kebhinekaan dengan menghargai perbedaan suku, bangsa dan agama, demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang damai untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lalu menolak segala bentuk faham yang anti Pancasila dan UUD 45. Menolak dan menentang segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan di masyarakat dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan dan mengemban nilai nilai luhur pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam membangun peradaban bangsa dan negara.
Orasi diikuti dengan pembacaan doa secara bergiliran oleh pemuka empat agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan dan Hindu.
Untuk memperkuat nasionalisme, acara turut diisi dengan tarian daerah “Lewa Mori” yang ditampilkan oleh Sanggar Kesenian Sandaka Angi dari Kelurahan Sadia, pembacaan puisi perjuangan oleh pelajar SMAN 1 Kota Bima serta lagu-lagu perjuangan oleh paduan suara SMAN 2 Kota Bima.
Menutup acara tersebut, Dandim 1608/Bima, Kapolres Bima, Kapolres Bima Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri Bima mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bima, serta mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa berjuang bersama mewujudkan dan menjaga perdamaian bangsa Indonesia dengan menghormati semua keyakinan, suku dan ras yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
*Kahaba-01/Hum
