Kota Bima, Kahaba.- Pencairan dana Cash For Work (CFW) untuk membersihkan rumah terdampak banjir sebesa Rp 500 Ribu banyak menimbulkan polemik. Pemerintah pun diminta serius untuk menyelesaikan masalah itu, agar tidak terus menjadi persoalan.
Sebab, pembagian uang Rp 500 ribu terjadi protes hampir diseluruh Kelurahan terdampak banjir. Bahkan beberapa diantaranya ada indikasi pungli.
“Masalah ini jangan dibiarkan terlalu lama. Pemerintah Kota Bima beserta jajaran harus segera mengambil sikap tegas dan langkah cepat untuk menanganinya,” ujar Anggota DPRD Kota Bima Anwar Arman kepada kahaba.net, Selasa (10/1).
Menurut Ketua Komisi I itu, soal protes pembagian uang itu justeru menunjukan citra yang tidak baik terhadap daerah. Padahal bila dilihat dengan teliti, kejadian tersebut tidak perlu terjadi, bila perangkat daerah dapat bekerja maksimal.
“Sosialisasi yang terputus – putus membuat masyarakat juga tidak paham akan mekanisme bantuan. Mulai dari kriteria penerima bantuan, berapa yang diterima dan dihitung dalam jumlah rumah, bukan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK),” duganya.
Karena masalah ini masih terus diprotes, pria yang bergelar sarjana ekonomi itu meminta secepatnya pemerintah mengambil sikap dengan memanggil kepala kelurahan yang terdampak banjir, untuk melakukan kendataan ulang.
“Ini harus cepat dilakukan, agar bantuan tepat sasaran,” inginnya.
Kepada warga juga, duta PKS ini meminta agar tetap tenang. Jangan terpancing isu yang tidak jelas dan tetap sabar menunggu pemerintah melakukan pendataan ulang kembali.
Soal indikasi pungli dalam penyaluran bantuan Rp 500 ribu, dirinya meminta kelurahan tegas bila menemukan ada oknum RT dan RW yang melakukannya.
*Kahaba-04
