Kota Bima, Kahaba.- DPRD Kota Bima akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik penyitaan kursi dan meja di ruang Wali Kota Bima, oleh mantan Bendahara Umum inisial L. Hanya saja, RDP yang digelar Selasa sore (25/10) tersebut tidak secara terbuka, tapi tertutup. (Baca. PH Mantan Bendahara Keluarkan Kursi dan Meja di Ruangan Wali Kota Bima)
Pada rapat itu, tidak satupun pekerja media yang hadir. Karena tidak adanya kabar dan informasi dari bagian Sekretariat Dewan yang biasanya memberitahu sejumlah kegiatan wakil rakyat. (Baca. Viral Kursi dan Meja Wali Kota Bima Disita Pemilik, Dewan Turun Sidak dan Ungkap Kejanggalan)
Sekretaris Dewan H Muhidin yang berusaha dikonfirmasi terkait jalannya RDP soal itu, belum memberikan jawaban.
Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kota Bima Muhammad Tajuddin juga yang ditanya mengenai itu menjawab, tidak mengikuti kegiatannya dan menyarankan agar mengonfirmasi ke Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. (Baca. Insiden Memalukan di Ruang Wali Kota Bima, Bagian Umum Sarankan Tanya Sekda)
Sementara salah satu Wakil Rakyat Kota Bima yang disinggung soal RDP dimaksud, juga menyarankan agar bisa menanyakan ke Bagian Sekretariat Dewan.
Melalui Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kota Bima Puji Fhitri Andi yang dihubungi mengaku, RDP dimulai pukul 15.30 Wita sampai menjelang magrib. (Baca. Soal Aset Kursi dan Meja, HMQ: Sekda Bilang untuk Kenang-Kenangan)
Kegiatan tersebut dihadiri Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa, Kepala BPKAD M Saleh, Irban Inspektorat, Kabag Umum H Imran, Mantan Kabag Umum Muzzamil, mantan Bendahara Bagian Umum dan sejumlah pejabat terkait.
“Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima,” katanya.
Kendati mendampingi pertemuan tersebut, Puji tidak bisa menjelaskan secara rinci. Tapi kesimpulannya, aset kursi dan meja yang sekarang berada di Paruga Nae Convention Hall, akan dilihat dulu.
“Kalau kondisinya bagus, akan dimanfaatkan, karena di ruangan Pak Wali Kota Bima juga masih kosong,” jelasnya.
Mengenai kapan aset itu dilihat, Andi mengaku pada hasil RDP, Sekda dan jajarannya yang akan melihat. Bila perlu secepatnya, agar bisa diupayakan diisi ruangan kepala daerah tersebut.
Ditanya kenapa RDP soal aset ini digelar secara tertutup? Andi menjawab, bahwa itu merupakan kebijakan pimpinan dewan.
*Kahaba-01
