Kota Bima, Kahaba.- Kepala Dinas Sosial Kota Bima H Muhidin membantah jika program bantuan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar tersebut program politis. Karena, program dimaksud memang dianggarkan untuk menciptakan 10 ribu wirausaha di Kota Bima. (Baca. Kritik Pemerintah, Armansyah: Rp 12,5 Miliar Itu Anggaran Politis)
“Bukan program politis, ini program pemerintah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita,” tegasnya, Rabu (28/8).
Menurut Muhidin, bantuan tersebut sekarang dalam proses. Dinas teknis juga sedang melaksanakan sejumlah tahapan-tahapannya. Pertama, sudah merekrut Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau pendamping, setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi proposal. (Baca. Pemerintah Dinilai Setengah Hati, Dana Rp 12,5 Miliar Belum Juga Dikucurkan)
“Sekarang lagi verifikasi proposal yang masuk, oleh pendamping dan dinas. Setelah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan pencairan,” jelasnya.
Ditanya kapan dicairkan? Ia menjawab tunggu tahapan yang dilakukan ini selesai. Karena semua ini membutuhkan proses. (Baca. Malik: Pemerintah Tidak Setengah Hati Kucurkan Dana Rp 12,5 Miliar)
“Kenapa lama, karena memang butuh waktu,” katanya.
Ia pun memastikan, jika anggaran Rp 12,5 miliar itu akan dicairkan pada tahun 2019. Dan penerima manfaat akan segera menggunakannya.
Muhidin menambahkan, sesuai saran dari anggota DPRD Kota Bima, verifikasi proposal ini akan dilakukan dengan sangat teliti. Yang tidak memenuhi syarat, tentu tidak akan diberikan bantuan. (Baca. Soal Dana Rp 12,5 Miliar, Muhidin: SK Pendamping Belum Ditandatangan Walikota Bima)
“Jadi kita verifikasinya tidak serampangan, harus jelas, tidak asal akomodir,” tandasnya.
*Kahaba-01
