Kota Bima, Kahaba.- Kendati tidaik mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD KotaBima, rencana Komisi III dewan setempat mendatangi BNPB, guna menelusuri proyek drainase pasca banjir yang diduga bermasalah akhirnya terpenuhi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bima Sudirman DJ mengatakan, pihaknya mendatangi BNPB tanggal 30 Maret 2017. Kehadiran dirinya bersama dua anggota komisi masing- masing Alfian Indrawirawan dan Edy Ihwansyah diterima oleh Deputi Tanggap Darurat, Harmensyah.
Hasil dari kunjungan itu dijelaskannya, BNPB memerintahkan pembersihan dengan anggaran hitungan setelah pekerjaan. Bukan membongkar drainase.
“BNPB hanya memerintahkan pembersihan sedimenasi. Tapi yang dilakukan pemerintah hari ini melakukan pembongkaran total,” sorotnya, Selasa (11/4).
Diakui Sudirman, Deputi mengaku sudah melihat pekerjaan drainase tersebut.pekerjaan dan tidak boleh dilakukan pembongkaran. Karena perintahnya hanya pembersihan sedimentasi. Pekerjaan juga harusnya dilakukan mulai dari hilir ke hulu, guna mengetahui apa saja yang tersumbat, agar air lancar dan wilayah dibagian tengah kota tidak tergenang air.
Duta Partai Gerindra itu juga mengungkapkan, pada proyek drainase tersebut BNPB hanya menyediakan anggaran dan tidak memiliki kewenangan untuk menegur dan merubah pekerjaan. Ada lembaga lain, seperti BPK, BPKP atau Inspektorat yang akan menindaklanjuti.
Tidak hanya itu sambungnya, setelah kunjungan ke BNPB, rupanya pekerjaan tersebut tidak memiliki rencana aksi dan grand desain. Padahal itu merupakan sesuatu yang penting, kendati pekerjaan itu perintah lisan.
“Makanya dalam waktu dekat akan kita panggil kembali BPBD Kota Bima dan Dinas PU untuk menindaklanjuti masalah ini. Karena pekerjaannya sarat dengan KKN,” duganya.
*Kahaba-01
