Kabupaten Bima, Kahaba.- Wakil Bupati Bima Drs. H. Syafruddin HM Nur M.Si meminta polisi untuk dapat mengungkap pelaku yang diduga terlibat dalam kasus fee DAK 2012 yang tengah ditangani aparat hukum. Ia mengatakan pengungkapan perlu untuk menciptakan efek jera bagi siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran.
Terkait dengan pemberitaan sejumlah media tentang perkembangan kasus dugaan pungutan 10% oknum pejabat terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dicairkan pada sejumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bima, Syarifudin mengaku gerah dan berharap pihak Polres Bima Kota dapat segera menuntaskannya.
Ia mengatakan, kalau memang kasus ini terbukti secara hukum, siapapun oknum yang terlibat dalam kasus ini harus ditindak. Bukan hanya untuk bawahan, tetapi menurutnya pada tingkatan pejabat tinggi pun kalau terbukti bersalah maka harus dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Orang nomor dua Kabupaten Bima ini juga berharap, pengungkapan dan penuntasan kasus ini akan dapat menjadi pelajaran kepada seluruh pemangku kepentingan agar kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa. Karena kasus fee DAK ini berkaitan dengan pendidikan, maka menurutnya kemunculan kasus ini pastinya sedikit banyak akan berimbas pada upaya peningkatan mutu pendidikan yang sedang diperjuangkan oleh seluruh pihak.
“Apalagi diduga melibatkan sejumlah Kepala Sekolah, harusnya hal ini jadi pelajaran agar nantinya dunia pendidikan tidak lagi dikorbankan,” ujarnya saat ditemui disela-sela kegiatan di Hotel Mutmainah Kota Bima hari Selasa (25/6/2013).
Saat ditanyakan mengenai adanya kaitan pungutan fee 10 persen itu terhadap pengerjaan fisik sekolah yang tidak sesuai bestek, menurut H. Syafru hal itu bisa saja saling berkaitan. Akan tetapi ia memberikan ruang seluas-luasnya bagi Kepolisian yang sedang melakukan penyidikan untuk membuktikannya. “Saya dukung kinerja polisi membongkar kasus fee ini agar semuanya menjadi terang benderang,” tutupnya. [BS]
