Kota Bima, Kahaba.- Polemik penolakan pos jaga yang kedua kali ditolak masyarakat, mendapat sorotan dari lembaga wakil rakyat. Bahkan Komisi I yang membidangi pemerintahan meminta Walikota untuk menyikapinya secara serius. (Baca. Penggunaan Anggaran Covid-19 tidak Transparan, Kantor Lurah Sambinae Disegel)
Anggota Komisi I DPRD Kota Bima H Mustamin menyampaikan, masalah penolakan yang terjadi di Kelurahan Sambinae merupakan contoh ketidakberpihakan pemerintah setempat terhadap rakyat. (Baca. Kesal, RT di Sambinae Kembalikan Insentif Covid-19)
Apalagi selama 2 kali proses penolakan, permintaan masyarakat untuk dilakukan pertemuan diskusi guna membahas dana Covid-19 sampai saat ini lurah enggan bertemu, bahkan terkesan menghindar dari masyarakat. (Baca. Malam ini Warga Sambinae Tolak Pasangan Pos Jaga)
“Sikap Lurah Sambinae ini seperti ini sudah bertentangan dengan nilai sosial kemasyarakatan. Karena masih egois dari pada mencari jalan keluar bersama masyarakat,” sorotnya, Selasa (7/7). (Baca. Lagi, Masyarakat Kelurahan Sambinae Tolak Pos Jaga)
Maka dari itu, sebagai wakil rakyat meminta kepada Walikota Bima agar dapat menyikapi hal ini dengan bijaksana, sekaligus memberikan ketegasan kepada lurah. Karena setiap persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, harus cepat ditangani.
“Kami meminta kepada Walikota Bima juga untuk mengevaluasi kinerja Lurah Sambinae. Karena masalah penolakan pos jaga tersebut cukup berpengaruh terhadap kondisi daerah,” tandasnya.
Mustamin menambahkan, agar polemik dengan masyarakat tuntas. Dia juga meminta kepada lurah untuk lebih terbuka dan transparan terkait penggunaan anggaran Covid-19, dengan cara duduk audensi dan diskusi bersama untuk mencari solusi terbaik demi kemajuan pembangunan.
“Alangkan baiknya bisa duduk bersama dan mencarikan solusi. Sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa saling bersinegri,” tambahnya.
*Kahaba-04
