SPPD Fiktif, Bappeda dan Inspektorat akan Dipanggil

Kota Bima, Kahaba – Dugaan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang dilakukan sejumlah PNS Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, kini diatensi DPRD Kota Bima. Kamis (05/12/13) mendatang, Komisi II DPRD setempat mengisyaratkan memanggil Kepala Bappeda dan Inspektorat Kota Bima untuk dimintai klarifikasinya.

Ahmad Gani, Ketua Komisi B DPRD Kota Bima

Ahmad Gani, Ketua Komisi B DPRD Kota Bima

“Kita rencanakan hari Kamis ini kita panggil. Hari ini kami sampaikan dulu keinginan kepada Pimpinan DPRD Kota Bima. Sekitar besok (selasa, 03/12/13) surat pemanggilan akan dilayangkan ke dua instansi tersebut,” ujar Ketua Komisi II, Ahmad Gani, SH, di DPRD Kota Bima, Senin (02/12/13).

Ia pun berharap, media juga bisa hadir pada hari Kamis mendatang untuk mendengarkan dan  menyimak, sekaligus meliput proses klarifikasi tersebut di ruangan Komisi II. “Kalian (wartawan, red) kita harap hadir hari Kamis nanti,” harap Gani.

Lanjut dia, Komisi II akan merujuk pada hasil klarifikasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil klarifikasi harus dibawa ke ranah hukum sesuai dengan petunjuk dan arahan secara hukum oleh pimpinan, maka akan didorong untuk diproses hukum. “Kita hanya melakukan klarifikasi, pimpinan nanti yang akan merekomendasikan ke ranah hukum atau meminta kepada Bappeda untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut,” jelas Gani.

Kendati Komisi II sudah mengetahui uang rakyat tersebut dikembalikan, namun karifikasi terhadap  Bappeda dan Inspektorat tetap dilakukan. Pasalnya, pengembalian tidak sesuai dengan kerugian yang telah dilakukan.

Mengenai dugaan SPPD fiktif ini juga sudah dilirik oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, menurut Gani, masing-masing memiliki hak dan kewenangan. Hak hukum tidak hanya dimiliki pihak Kejaksaan yang merencanakan mengusut masalah tersebut. Komisi II juga memiliki hak hukum sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki. “Kami tidak menganggu hak pihak Kejaksaan, silahkan saja diusut,” tandasnya.

Ia menambahkan, jika perkembangan klarifikasi diperlukan memanggil pihak maskapai penerbangan Merpati selaku penyedia jasa penjualan tiket, maka nanti akan dipanggil untuk dimintai manifest penumpang. “Kita lihat nanti, apakah perlu atau tidak menghadirkan pihak Merpati,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Raba Bima, Edi Tanto Putra, SH, mengaku, belum mulai mengusut kasus dugaan SPPD fiktif tersebut. Alasannya, karena masih menyelesaikan sejumlah kasus lama. *BIN

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. mahabintang

    pak jaksa dan DPR yang terhormat. ayoooooo tangkap tuhhhhhhh para koruptor masa klo maling ayam aja anda balas dengan cepat kasus yang seperti ini yang nyata2 terlah merugikann negara anda hanya tungggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuu meluuuuuuuuuuuuluuuuuuuuuuuu. tunjukin donx bahwa anda itu penegak hukum yang bijak. ayoooooooooooooo buktikan kasus ini. kami masyarakat bima sangat menunggggguuuuuuu hasil kerja anda

  2. rafi

    lihat sehhhhh tanpang DPR sangat meyakinkan klo lihat sehhhh makain depan seperti ini DPR tidak serius mungkin hanya cari uangggggggggggggsssssssssssssss. klo berani jangan asal bicara ayo panggiiiiillllllll tuh para maling uang negara. malah udah ada pengakuan MERPATI ada penjualan tiket………… klo jaksa ini sehhhhh suruhhhhh tidur aja atau sekolah lagi dipohon bambu. masa udah ada bukti di media malah diam aja….. ya jaksa macam ini harus tunggu kiamat baru diperiksa bappeda dan merpati. ajak BPK donx tanyainnnnn apa datax, terus cek merpati (manives) itu aja kok repot. ya mkn ilmunya tidak sampai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *