Sumber Air 55, Pernyataan BLH dan Sekda Berbeda

Kota Bima, Kahaba.- Sumber mata air yang digunakan perusahaan air mineral 55 telah disorot Komisi III DPRD Kota Bima. Sebab, menurut Dewan sumber airnya tidak melalui pengobaran, melainkan diambil dari sumber mata air.

Kabid Amdal dan Pelestarian Lingkungan Hidup BLH Kota Bima, Abdul Haris, M.Si. Foto: Bin

Kabid Amdal dan Pelestarian Lingkungan Hidup BLH Kota Bima, Abdul Haris. Foto: Bin

Sementara HM. Rum selaku pemilik perusahaan air tersebut yang juga Sekda Kota Bima membantah mengambil air untuk minuman kemasan itu dari mata air, tetapi melalui pengobaran dalam. (Baca. Hasil Cek Dewan, Air Minum 55 tidak Penuhi Standar)

Namun, saat Kahaba konfirmasi masalah tersebut di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima melalui Kepala Bidang Amdal dan Pelestarian Lingkungan Hidup Abdul Haris mengatakan, sumber air mineral tersebut diambil di sumber mata air.

“Sumber airnya diambil dari mata air di tanah milik Sekda sendiri. Jadi tidak ada persoalan,” ujar Haris.

Diakuinya, Tim tekhnis dari Dinas PU dan Pertambangan juga sejak awal telah memberikan izin untuk mengambil air di wilayah mata air tersebut. Sebab kalau di Bor, akan membahayakan mata air sekitar, karena akan menyedot air pada mata air.

“Yang diambil dari mata air tersebut sebanyak 1,5 liter perdetik. Kalau dalam Amdal, 1,5 liter tersebut sangat sangat kecil dampaknya terhadap lingkungan,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, sumber pengambilan Air Mineral 55 tersebut tidak ada persoalan. Sebelum dimulainya kegiatan oleh perusahaan tersebut, sudah dilengkapi semua izinny, termasuk izin lingkungan.

Demikian juga dengan masyarakat sekitar, sambungnya, tidak mempersoalkannya. Bahkan pihaknya juga sudah turun ke Kelurahan Dodu, di wilayah sekitar perusahaan tersebut, tidak ditemukan persoalan.

“Pada musim kemarau kemarin juga kita sudah turun, tidak ada kekeringan yang selama ini dikeluhkan dan menjadi temuan Dewan,” tambahnya.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. bapak BLH ingat baik2 kok bisa beda sehhhhh…… atau anda salah ya lihat dokumen UKL/UPL kan anda lebih paham ha….. ketauan ya BLH yang bantu buat kali ha………………… duh kok bisa beda ya padahal 1 pemerintah anehhh harus di proses hukum aja

  2. tolol semua…. itu batu gamping bodoh.. makax ada mata air disitu…. klo di bor ya berapa dalam…. pelajari yg benar jangan belajar di pohon bambu…. titel apa ekonomi tau apa soal teknis… ini nhhh salah penempatan PNS jadi g paham soal aturan dan teknis

  3. acunk mandolo

    mau mengambil dari sumber air maupun pengeboran dalam jelas2 UU melarang. UU ttg konservasi sumber air menyatakan bahwa kawasan sekitar mata air harus bebas dari pendayagunaan atau ekploitasi sumber daya air karena kawasan mata air merukan daerah resapan air, seharusnya pemerintah harus benar2 mengkaji semua kelengkapan syarat ijin lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *