Pemalsuan Tanda Tangan IMB, Bertentangan dengan Semangat Pemkot Bima Berantas KKN

Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima M. Irfan menilai, pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) oleh oknum pegawai kantor setempat mencoreng institusi dan abdi negara. Bahkan, sangat bertentangan dengan semangat Pemkot Bima yang sejak lama ingin memberantas praktek KKN. (Baca. Tanda Tangan IMB Rencana Hotel di Sarae, Dipalsukan)

Anggota DPRD Kota Bima M. Irfan. Foto: Ady

Anggota DPRD Kota Bima M. Irfan. Foto: Ady

Praktek yang bukan lagi rahasia publik itu pun diminta untuk disikapi oleh Kepala Dinas setempat, bila perlu oleh Walikota Bima. Sebagai pucuk Pimpinan Daerah, harus bersikap tegas, karena itu menyangkut nama baik daerah. Dilihat dari tingkat kesalahan, prilaku itu sama halnya meloloskan mafia perhotelan, yang ingin instan tanpa melalui prosedur dan mekanisme. (Baca. Rencana Pembangunan Hotel di Sarae, tak Sesuai Aturan)

“Ulah oknum PNS ini bukan tanpa imbalan keuntungan. Dia pasti mendapat fee untuk memuluskan keinginan pemilik Hotel. Jadi, jangan biarkan prilaku seperti ini, harus ditindak, bila perlu dipecat,” tegasnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, DPRD akan memanggil kepala DTKP, dan Kasi Pembangunan Kelurahan Sarae, untuk dimintai klarifkkasi dan sikap serta tanggungjawab, karena wewenang telah disalahgunakan. (Baca. Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan IMB Diminta Diproses Hukum)

“Kami akan mengawal masalah rencana pembangunan Hotel ini. Bila perlu kami rapat lintas Komisi komisi. Agar bisa dicari akar permasalahan, dan segera menyikapi secara serius,” ujarnya.

*Eric

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. kira2 apa tuntas tidak kasus ini……. ayo…. kita lihat bersama klo saya shhhh paling damai tidak ada jejaknya lagi kasus ini… harusnya klo benar tuh hamda kepala tatkota berani ya serahkan aja ke hukum….. tp ya paling damai itu kata kunci… atau hiaf ha………………. basi berita ini klo di angka terus harunya langsu ke ramah hukum baru tuntas

  2. di minta kepada wali kota bima untuk segera memanggil kepala dinas tatakota untuk mengklarifikasi persoalan pemalsuan tanda tangan dan sekaligus mencopot kepala dinasnya,,,biar gk terulang lagi kejadian yang sama dalam mengurus IMB……….

    karna terindikasi banyak kejadian pemalsuan tanda tangan dalam pengurusan IMB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *