Soal PPS, 10 Anggota DPR RI Dapil NTB Dituding Tak Ada Guna, Fahri: Salahin Jokowi

Kota Bima, Kahaba.- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dikenal sangat vocal dan kritis menyorot kebijakan pemerintah. Bahkan saat acara Ngopi Bareng Fahri di Falcao Cafe, Selasa malam kemarin, hampir seluruh isi pembicaraannya Fahri mengeritisi Presiden RI Joko Widodo. Pemerintahan saat ini pun dinilai gagal. (Baca. Ngopi Bareng Netizen di Bima, Fahri Hamzah Kritik dan Nilai Jokowi Gagal)

Fahri Hamzah saat menjelaskan soal PPS pada Netizen Bima. Foto: Bin

Namun ada yang menarik saat sesi tanya jawab dengan Netizen yang menghadiri kegiatan tersebut. Fahri malah dikritik dan dicerca sejumlah pertanyaan soal Pembentukan Pulau Sumbawa (PPS). Duta PKS itu ditanya apa yang sudah dilakukannya selama duduk di parlemen. Kenapa hingga saat ini PPS tak kunjung terealisasi.

Pertanyaan itu disampaikan seorang perempuan, yang merangsek masuk diantara laki – laki saat rebutan mic untuk menyampaikan pertanyaan dan aspirasinya. Oleh moderator kemudian memberikan kesempatan pada perempuan berjilbab tersebut, untuk menyampaikan pertanyaan.

Dengan penuh semangat, perempuan itu langsung menyerang Fahri soal progress PPS. Karena hingga saat ini tak ada kejelasan. Padahal, dirinya mengelaim sudah berbuat bersama dengan almarhumah Hj Siti Maryam, memperjuangkan pembentukan pulau tersebut. Namun anggota senayan di Dapil NTB tersebut dinilainya tak memiliki peran berarti.

“10 orang anggota DPR RI Dapil NTB tak ada guna. Termasuk pak Fahri. PPS sejak dulu diperjuangkan, namun tak ada hasil,” sorotnya.

Fahri yang menyimak sorotan itu langsung mengambil mic dan menjawab. Dengan perlahan berjalan menghampiri perempuan tersebut dan berkata kalau perempuan itu jangan pernah merasa berjuang sendiri. Karena upaya untuk PPS, dilakukan secara kolektif. Termasuk mereka yang ada di senayan.

Fahri Hamzah saat ngopi bareng dengan Netizen Bima. Foto: Bin

“Ibu jangan merasa berjuang sendiri, kita ini berjuang bersama, kita harus membuat 560 anggota dewan, setuju semuanya,” ujar Fahri.

Dia menjelaskan, 10 orang anggota DPR RI dari Dapil NTB juga, kalau voting tetap kalah dengan jumlah keseluruhan anggota DPR RI sebanyak ratusan orang. Namun, dengan upaya yang dilakukan pihaknya, semua sudah beres.

“Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) itu organisasi di luar negara, dan kami berada di dalamnya. Jadi soal PPS, di Komisi II sudah beres, DPR RI sudah beres, kita juga sudah serahkan ke Mendagri dan kajiannya sudah beres. Tapi masalahnya di Pak Jokowi, PPS itu ada di mejanya Jokowi,” ungkapnya.

Untuk itu, Fahri meminta kepada perempuan tersebut untuk tidak menyalahkan dirinya. Karena ia merasa sudah berjuang untuk PPS, hanya saja berhenti urusannya di meja Presiden Joko Widodo.

“Kita sudah ngos – ngosan kerja ko’ ibu salahin kita. Salahin Jokowi. Jokowi yang tidak mau PPS ini terbentuk. Mentrinya saja sudah mau, tapi yang tidak mau itu Jokowi. Jadi nanti ibu doanya, minta presiden yang mau PPS terbentuk,” tegasnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *