UP DPPKAD Dipotong, Wawali Akan Panggil Muhaimin

Kota Bima, Kahaba.-  Pemotongan Uang Persedian (UP) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dikeluhkan oleh sejumlah pegawai karena membuat kegiatan kantor madeg, ditanggapi oleh Wakil Walikota (Wawali) Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE dengan akan memanggil Kepala DPPKAD Kota Bima, Muhaimin, SE.

Wakil Walikota Bima H. A. Rahman, SE. Foto: Bin Kalman

Wakil Walikota Bima H. A. Rahman, SE. Foto: Bin Kalman

Ekspresi kaget terpancar dari wajah Wakil Walikota yang akrab disapa Aji Man itu saat sejumlah wartawan menanyakan tanggapannya terkait permasalahan di tubuh DPPKAD itu. Sejurus kemudian ia mengatakan dirinya sesegera mungkin akan melakukan pemanggilan kepala DPPKAD Muhaimin, SE untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Muhaimin akan saya panggil untuk klarifikasi masalah tersebut,” kata orang nomor dua di Kota Bima itu usai menghadiri rapat penjelasan Walikota Bima terhadap Raperda usulan Eksekutif di gedung DPRD Kota Bima Kamis.

Aji Man pun mengaku enggan untuk mengomentari lebih jauh karena dirinya belum mengetahui secara jelas duduk persoalannya. Ia mengatakan, alokasi UP pada tiap-tiap bagian atau bidang merupakan kewenangan dinas yang bersangkutan. Namun tentunya, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, tetap akan melalui proses audit. Penggunaan UP dan dugaan pemotongan UP tersebut katanya jelas ketika audit keuangan dilakukan. “Semuanya akan diaudit. Nanti kita lihat bagaimana hasil auditnya nanti,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, DPPKAD Kota Bima disorot terkait dugaan tidak dicairkannya seluruh Uang Persediaan (UP) yang berjumlah total Rp 500 juta lebih. Kekurangan UP tersebut praktis membuat operasional tiga bidang di DPPKAD, yaitu Bidang Anggaran, Aset dan Pendapatan menjadi terhambat. [BK]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *