Kota Bima, Kahaba.- Kepala SDN 40 Kota Bima rupanya tidak patuh pada perintah Kepala Dinas Dikbud yang meminta kepada sekolah untuk tidak memotong dana KIP, dengan alasan apapun. Karena, pada saat pencairan kedua dana tersebut, sekolah setempat tetap saja melakukan hal serupa, hanya saja kali ini berkedok sumbangan. (Baca. Sunat Dana KIP Lagi, Kali ini Diduga di SDN 40)
Pungli Salah satu orang tua siswa, AS menceritakan pemotongan dana dengan motif sumbangan tersebut. Mulanya seluruh wali murid yang mendapatkan dana KIP diundang hadir di sekolah. Kemudian menerima arahan dari kepala sekolah, termasuk menjelaskan nominal uang KIP yang diterima senilai Rp 450 ribu per siswa. (Baca. Dana KIP tidak Boleh Dipotong Dengan Alasan Apapun)
“Kami kira setelah dipanggil dan hadir, uang diserahkan dan orangtua siswa kembali pulang. Tapi kepala sekolah meminta untuk tetap di tempat. Para orangtua siswa pun menuruti permintaan tersebut,” ujarnya.
Setelah menerima dana KIP sambungnya, kepala sekolah meminta kepada wali murid yang hadir untuk kiranya dapat menyumbangkan sebagian dana KIP yang telah diterima sebagai bentuk sumbangan buat pembangunan sekolah.
“Karena diminta sumbangan, akhirnya kami menyerahkan sejumlah uang. Sebagian ada yang mengumpulkan Rp 50 hingga Rp 150 ribu,” sebutnya.
Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sekolah meminta sumbangan setelah ada pencairan dana bantuan. Kenapa tidak diundang saja seluruh wali murid saat tahun ajaran baru. Meminta sumbangan dan kerelaan, untuk membantu pembagunan dan perbaikan sekolah.
“Aneh, minta sumbangan saat ada pencairan dana. Inikan bisa dikatakan cari kesempatan dalam kesempitan, padahal sudah ada dana BOS dan DAK serta bantuan lain untuk pembangunan sekolah,” bebernya keheranan.
Untuk itu, sumber menduga permintaan sumbangan ini hanya modus saja. Padahal ini murni pungli, karena diminta saat turun dana bantuan.
Sementara itu Kepala SDN 40 Kota Bima, Hj. Mariamah membantah semua tudingan sumber. Itu bisa jadi wali murid yang tidak hadir saat penyaluran dana KIP di sekolah, sehingga memberikan pernyataan tidak mendasar.
“Sumber jangan hanya menuding, harusnya datang klarifikasi langsung dengan saya di sekolah,” beber mantan Kepala SDN 11 itu via seluler Kamis (26/1).
Menurut Mariamah, pernyataan sumber di media tidaklah benar, karena selama penyaluran bantuan dana KIP dari awal hingga akhir. Tidak ada pemotongan sedikitpun, dan itu bisa dipertanggung jawabkan.
“Tidak ada namanya pemotongan, saya bisa pastikan itu,” tandasnya.
Mariamah mengakui bahwa setelah penyerahan dana bantuan tersebut, wali murid sepakat membentuk sebuah wadah yang peduli terhadap pembangunan dan keberhasilan sekolah.
“Wali murid sepakat membentuk Forum Keluarga Sekolah, yang bergerak dalam bidang pemberian bantuan secara sukarela kepada sekolah. Kemudian bantuan yang diserahkan berdasarkan kerelaan, dan bisa disetor kapan saja,” katanya.
*Kahaba-04
