Bupati Bima Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

Kabupaten Bima, Kahaba.- Bupati Bima menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017, Selasa (27/3) pagi di Kantor DPRD Kabupaten Bima melalui sidang paripurna. Banyak capaian selama 2017 dipaparkan Bupati Bima dihadapan Anggota Dewan dan tamu undangan. Apa sajakah itu ? berikut kami merangkumnya.

Bupati Bima menyerahkan Nota Pengantar LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima. Foto: Dok Hum

Mengawali penyampaian Nota Pengantar LKPJ Bupati Bima menyampaikan rasa prihatin atas berbagai musibah bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Bima kita tercinta. Bencana banjir dan tanah longsor, disamping merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh faktor alam, juga diakibatkan oleh faktor perilaku kita dalam pengelolaan lingkungan, penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan tata ruang, pengelolaan sampah, dan beberapa faktor lainnya.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya harus dilaksanakan secara sinergi, terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak pada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat melalui penyadaran pola perilaku masyarakat yang mampu menjaga kelestarian alam, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan generasi masa kini dan generasi mendatang secara layak dan bermartabat.

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bima merupakan bencana yang juga dialami di daerah-daerah lainnya dan berdampak pada kerugian sektor pertanian dan infrastruktur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bima bersama dengan pemerintah daerah lain melakukan langkah-langkah strategis penanganan banjir melalui normalisasi dan revitalisasi sungai, pembangunan waduk/embung dan penataan ruang daerah hulu.

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2017 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pada pelaksanaan kinerja pemerintah daerah tahun kedua ini, sasaran kinerja pemerintah daerah sepenuhnya berfokus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Bima adalah “Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah, yaitu Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal.”

Sebagai perwujudan misi Kabupaten Bima dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah terus menerus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan dari  tahun 2015 sebesar 15,78% kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 15,31%. Sementara pada tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 15,10% atau mengalami penurunan lebih kurang sebesar 0,21%.

Dari aspek kualitas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kinerja pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator utama, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Berdasarkan perhitungan, IPM Kabupaten Bima pada tahun 2015 mencapai 63,48 dan pada tahun 2016 naik menjadi 64,15, sedangkan untuk tahun 2017 angka IPM diprediksikan naik sebesar 1,06 menjadi 65,21.

Sepanjang tahun 2017, pihaknya mencatat beberapa prestasi yang cukup membanggakan, pencapaian yang diraih merupakan hasil kerja keras dari semua pihak. Diantaranya, di bidang Pengelolaan  Keuangan, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Ruang lingkup maupun materi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 secara garis besar terbagi atas 2 (dua) materi pokok, yaitu Laporan Tentang Capaian Kinerja Keuangan Daerah selama tahun 2017 dan Laporan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan selama tahun 2017. Gambaran realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum audit BPK.

Untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Total  Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 1.680.689.730.830,39 dan terealisasi sebesar Rp. 1.686.791.502.104,05  atau 100,36 %. Rincian pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 199.833.654.569,39 dan terealisasi sebesar Rp. 188.124.062.777,05 atau 94,14 %.

Kemudian Dana Perimbangan setelah perubahan ditargetkan sebesar
Rp. 1.268.200.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.269.755.514.037,00 atau 100,12%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 212.656.031.261,00 dan terealisasi sebesar Rp. 228.911.925.290,00 atau 100,64%.

Dari aspek Pengelolaan Belanja Daerah,  Total Belanja dalam Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 1.803.843.612.249,11 dan terealisasi sebesar Rp. 1.662.901.947.395,49 atau 92,19%. Rincian belanja tersebut dapat dijelaskan yakni untuk Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 1.028.751.643.135,11 dan terealisasi sebesar Rp. 972.084.233.172,49 atau 94,49 %. Lalu Belanja Langsung dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 775.091.969.114,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 690.817.714.223,00 atau 89,13%.

Urusan Pendidikan

Pada urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) pada Tahun Anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 101,27 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 98,3 miliar atau 97,06% melalui Porgram Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; Program Pendidikan Non Formal; dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan urusan pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat dan SLB sejak tahun 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Capaian kinerja pada urusan pendidikan ini dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH) terus mengalami peningkatan dari 93,49 % di tahun 2016 menjadi 93,89% di tahun 2017. Demikian halnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI naik dari 99,74% tahun 2016 menjadi 99,78% pada tahun 2017. Angka partisipasi murni SMP/MTs naik dari 94,27% tahun 2016 menjadi 95,07% pada tahun 2017, serta Angka kelulusan SD/MI naik dari tahun 2016 sebesar 99,08% menjadi 100% pada tahun 2017.

Sementara itu, Angka kelulusan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 99,76% pada tahun 2016 menjadi 100% pada Tahun 2017, Angka putus sekolah SD/MI turun dari 0,26%  menjadi 0,02% dan  Angka putus SMP/MTs turun dari 0,08% menjadi 0,0002% pada Tahun 2017. Jumlah guru berstandar ijazah S1/D-IV naik dari 74,63% menjadi 82,65% pada tahun 2017 dan rata-rata lama sekolah di tahun 2017 adalah 7,68 tahun dan jumlah guru sertifikasi tahun 2016 sebanyak 3.597 guru bertambah menjadi  2.883 guru pada tahun 2017.

Urusan Kesehatan

Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2017 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 68,508 milyar baik melaui dana DAK dan dana Dau yang diarahkan pada organisasi beberapa kegiatan pelayanan dasar antara lain untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp. 3,3 miliar, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 890 juta, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebesar Rp. 505 juta, serta perbaikan sarana dan prasara puskesmas dan rumah sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.30,415 milyar. Total realisasi urusan kesehatan sebesar Rp. 62,538 milyar atau 91,28%.

Capaian kinerja urusan kesehatan pada tahun 2017 dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya persentase ibu hamil yang ditargetkan sebanyak 11.364 jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 10.847 atau sebesar 95,45%. Capaian tersebut mengalami peningkatan 3,80% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Disamping itu, Cakupan Desa Siaga Aktif pada tahun 2016 sebanyak 182 desa 95% bertambah pada tahun 2017 sebanyak 187 desa atau 97,09%. sedangkan Cakupan Posyandu Aktif adalah  60,51%. Cakupan Rumah Tangga Sehat naik dari  28,80% menjadi 47,65% pada tahun 2017.

Urusan Pekerjaan Umum

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 171,95 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 164 milyar atau 95,38% dan khusus untuk pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp. 170 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 162 milyar atau 95,43%. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi, serta Penataan Ruang.

Panjang jalan Kabupaten Bima hingga tahun 2016 adalah 789,12 km dan bertambah 42,491 kilometer sehingga total panjang jalan menjadi 831,611 km pada tahun 2017. Panjang jalan kondisi baik tahun 2017 adalah 271,92 km atau 32,70%. Penambahan jalan sepanjang 42,491 km tersebut untuk membuka keterisolasian desa-desa wilayah selatan Kabupaten Bima mulai dari Desa Tamandaka, Desa Waduruka, Desa Karampi, dan Desa Pusu.

Jika dibandingakan dengan tahun 2016, rasio jaringan irigasi meningkat dari 40% naik menjadi 45%, dan drainase/saluran pembuangan air naik dari  42% menjadi  46%.  Luas areal yang terairi jaringan irigasi di Kabupaten Bima dalam kondisi baik naik dari 11.241 hektar menjadi 22.821 hektar pada tahun 2017.

Urusan Perumahan

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 58,17 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 56,21 milyar atau 96,61% yang diarahkan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Limbah sebesar Rp. 11,5 milyar; Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp. 15,3 milyar, Pengembangan Perumahan dan Permukiman Rp. 3,1 milyar; dan Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau Rp. 1,7 milyar dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp. 25,4 milyar.

Pada tahun 2017 cakupan rumah tangga terlayani air bersih naik dari 83,03% menjadi 99,37%. Luas Lingkungan Permukiman Kumuh yang tertangani naik dari  3,27% menjadi  8,00%. Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar  53,21% naik menjadi 54,00%. Persentase Pemenuhan Lahan Terbuka naik  dari 20% menjadi  45% dan bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) naik dari 1,4% menjadi  2,16% pada tahun 2017.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,21 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 2,1 milyar atau 94,81% yang digunakan untuk Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2017 sebanyak 6 (enam) organisasi dan jumlah organisasi olahraga sebanyak 2 (dua) organisasi. Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak  8 (delapan) kali dan jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 13 event. Sementara itu sarana lapangan olahraga  naik dari 219 menjadi 328 pada tahun 2017 dan jumlah gedung olah raga sebanyak 2 (dua) unit.

Pada tahun 2017 salah seorang siswa dari Kabupaten Bima mewakili Provinsi NTB untuk menjadi pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan HUT RI ke 72 di Istana Merdeka Jakarta. Dibidang olahraga terdapat 13 orang yang berprestasi di empat cabang olahraga atletik, bulutangkis, pencak silat dan renang mewakili Kabupaten Bima ditingkat provinsi dan satu orang mewakili Provinsi NTB ditingkat nasional di cabang bulutangkis.

Urusan Koperasi dan UKM

Terkait penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung gerakan koperasi, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2,75 milyar pada tahun anggaran 2017 yang di arahkan pada program antara lain, Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif; Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; dan Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,59 milyar atau 93,98%.

Jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari 173 unit pada tahun 2016 bertambah menjadi 220 unit pada tahun 2017 dan jumlah pengelolanya dari  1.823 orang menjadi 1.907 orang. Sedangkan volume usaha 2017 sebesar 110, 9 Milyar meningkat bila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 96,5 milyar. Pada tahun 2017 nilai permodalan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bima naik dari
Rp. 485,72 milyar  menjadi 495,74 milyar. Sementara itu jumlah usaha mikro dan kecil naik dari 48 UKM menjadi 857 UKM.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar 2 milyar yang terdiri dari 1 milyar untuk dana hibah kelompok usaha dan 1 milyar dalam bentuk dana bergulir koperasi. Dukungan anggaran ini diharapkan akan mampu mengurangi peran rentenir di tengah masyarakat.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat kami sampaikan alokasi anggaran belanja untuk Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2017  sebesar Rp. 3,479 milyar. Alokasi anggaran tersebut antara lain mencakup kegiatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Catatan Sipil dan beberapa kegiatan peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Elektronik pada tahun 2017 sebanyak 362.350 jiwa dengan Penduduk wajib KTP sebanyak 401.542 jiwa tercapai 90,24%, sehingga masih tersisa 39.192 Jiwa atau 9,76%. Sedangkan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun sebanyak 163.937 lembar dari 179.761 tercapai 91,20%, Akta Perkawinan sebanyak 160 lembar, Akta Kematian sebanyak 115 lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 157.296 dari jumlah penduduk 578.036 jiwa dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 3,287 milyar atau 94,54%.

Urusan Ketenagakerjaan

Dalam Urusan Ketenagakerjaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3,36 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 3,16 milyar atau 93,98%, dimanfaatkan untuk Program Pelatihan Berbasis Kompetensi sejumlah 80 orang; Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sejumlah 80 orang dengan diberikan masing-masing peralatan mesin jahit 16 unit, las listrik 16  unit serta alat pembuatan kue 32 set dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja serta Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dalam bentuk pengiriman Tenaga Kerja keluar negeri sejumlah 1.327 orang.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 1,47 milyar yang diarahkan melalui beberapa program antara lain, Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan kelompok di masyarakat; Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS dengan total realisasi anggaran sebesar
Rp. 1,43 milyar atau 97,01%. Dari urusan tersebut kasus anak pada tahun 2016 sebanyak 171 kasus menurun menjadi 112 kasus pada tahun 2017.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika mendapat anggaran sebesar Rp. 1,76 milyar yang dialokasikan untuk beberapa kegiatan antara lain Pengadaan Sarana Pendukung Radio Komunikasi; Peningkatan Pelayanan PPID Kabupaten Bima; dan Pengelolaan dan Peningkatan Jaringan Komunikasi Radio.   

Capaian lainnya dibidang Kominfo adalah terpasangnya 16 pemancar BTS sehingga membuka akses untuk daerah yang terisolir seperti di Kecamatan Langgudu dan Kecamatan Lambu serta lingkar utara Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora. Disamping itu, telah terpasang 89 jaringan internet pada berbagai tempat seperti sekolah, yayasan, lembaga-lembaga sosial, Puskesmas dan fasilitas lainnya di desa-desa terpencil, dengan realisasi sebesar
Rp. 1,66 milyar atau 94,12%.

Urusan Pertanahan

Pada tahun 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24,5 milyar untuk penyelenggaraan Urusan Pertanahan melalui Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Selama tahun 2017 telah dilakukan beberapa pengadaan tanah antara lain untuk sarana dan prasarana Ibukota Kabupaten, Normalisasi Drainase Utama Perkotaan Kecamatan Woha, lanjutan pembangunan Jalan Dua Jalur Batas Kota-Talabiu Kabupaten Bima di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Pembangunan Embung Talapiti Kecamatan Ambalawi, Tempat Pemakaman Umum Desa Kore Kecamatan Sanggar dan pembangunan akses Jalan Lingkar Desa Maria Utara Kecamatan Wawo.

Khusus pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Lewamori di Desa Sondosia Kecamatan Bolo yang semula dianggarkan pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena terkendala proses dan jadwal waktu pelaksanaan yang tidak cukup, sehingga paket pengadaan tanah tersebut akan dilanjutkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2018. Hal ini menyebabkan realisasi anggarannya 29,92% atau sebesar Rp. 7,34 milyar.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6,11 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 5,98 milyar atau 97,84% yang diarahkan untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Melalui Komunitas Intelejen Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan deteksi dini permasalahan sebuah konflik agar akar masalah dapat segera dipangkas sehingga tidak berkembang menjadi lebih besar. Selain itu masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mencegah dan menangani konflik bila hal tersebut benar-benar terjadi. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan sosialisasi dan himbauan tentang penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghormati antara sesama, serta menjaga etika dan budaya kebersamaan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,53 milyar yang diarahkan pada program antara lain: Pengembangan Data Pembangunan Desa, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,82 milyar atau 87,25%.

Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tetap melaksanakan program Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) sebagai unsur penting untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan semangat bergotong-royong dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk membangun daerah.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Bima telah mewajibkan penerapan pengelolaan keuangan desa pada 191 desa dengan menggunakan SISKEUDES berbasis aplikasi. Disamping  itu pada tahun 2017 pemerintah daerah telah menggagas pembentukan “BUMDes Bersama” di Kecamatan Bolo dan akan dikembangkan terus pada seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bima.

Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial pada tahun 2017  yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3,28 milyar yang diarahkan melalui program antara lain Peningkatan Kualiatas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial; Pemberdayaan Fakir Miskin sebanyak 6 kelompok (60 orang), Komunitas Adat Terpencil (KAT) 75 KK dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 28.041 jiwa yang telah terbantu pelayanan BPJS sebanyak 18.500 jiwa pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 1.500 jiwa sehingga total penerima bantuan pelayanan BPJS sebanyak 20.000 jiwa. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif dan Anak Terlantar (UEP-AT) 45 orang dalam panti asuhan dan diluar panti 20 orang. Dapat dijelaskan bahwa capaian BPJS tersebut merupakan program kerja lintas urusan antara dinas sosial dan dinas kesehatan dalam bentuk perlindungan masyarakat beresiko sosial. Disamping itu dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima mendapat alokasi anggaran melalui dana APBN dengan sistem transfer ke rekening KPM sebesar 67,73 Milyar untuk program PKH dengan jumlah Keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 35.836 KPM dengan sasaran keluga miskin yang sedang menyusui dan memiliki anak balita, memiliki anak yang sekolah, memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pengelola terbaik peringkat tiga Program Komunitas Adat Terpencil tingkat nasional  dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Urusan Kebudayaan

Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1,23 milyar, diarahkan melalui Program Pemanfaatan Informasi Kebudayaan; Pemeliharaan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan Pengembangan Nilai Budaya dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.  1,06 milyar atau 85,81%.

Inovasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam mempromosikan budaya dan destinasi wisata sepanjang tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dimulai dari Festival Uma Lengge, Festival Tambora, Festival Tanjung Langgudu, Karnaval Rimpu di Sape dan sejumlah event lainnya di berbagai kecamatan. Hal ini memberikan energi positif bagi jajaran Pemerintah Daerah untuk terus memberikan dukungan terhadap ide dan kreatifitas serta tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2017, dilaksanakan melalui beberapa program antara lain Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan; Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Perikanan; Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; serta Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.  Alokasi anggaran sebesar Rp. 12,237 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 11,74 milyar atau 95,98%.

Di bidang Perikanan dan Kelautan, telah banyak diberikan bantuan untuk para nelayan serta peningkatan kapasitas kelompok-kelompok maka dengan adanya berbagai program oleh dinas kelautan dan perikananan telah dapat meningkatkan produksi sebesar 9.752 ton pada tahun 2017 dan meningkat 84,5% dari produksi sebesar 8.242 ton ditahun 2016 yang telah memberikan tingkat pendapatan petani dan nelayan rata-rata sebesar Rp.1.950.000/org pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp. 3.125.000/org pada tahun 2017.

Urusan Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan pada tahun 2017, dialokasikan anggaran dari dana DAU dan DAK sebesar  Rp. 34,83 milyar yang diarahkan untuk program antara lain Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 7,57 milyar; Peningkatan Produksi Pertanian sebesar Rp. 21,29 milyar; Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Rp. 1,2 milyar, sedangkan untuk kegiatan penyuluhan, RPLPT dan perencanaan dalam menunjang program tersebut sebesar Rp. 4,77 milyar. Ddengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 33,9 milyar atau 97,32%.

Produksi tanaman pangan untuk padi, jagung dan kedelai dari 621.305 ton naik menjadi 679.048 ton atau 9,29%. Sedangkan produksi bawang merah dan cabe turun 17,29% dari 165.604 ton menjadi 136.964 ton. Luas Tanam Tanaman Pangan untuk padi, jagung dan kedelai  pada tahun 2016 adalah 139.688 hektar meningkat menjadi 143.728 hektar pada tahun 2017 dan Luas Tanam Tanaman Hortikultura untuk bawang merah dan cabe adalah 20.344 hektar turun menjadi 12.506 hektar.

Sementara itu Urusan Pertanian Bidang Peternakan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6,85 milyar yang diarahkan pada  program antara lain untuk Peningkatan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp. 3,28 milyar untuk pengadaan ternak untuk masyarakat berupa sapi, kuda, kambing dan unggas; Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan anggaran Rp. 571 juta  untuk inseminasi buatan; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebesar Rp. 966 juta dengan kegiatan pengadaan obat; dan Peningkatan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar Rp. 460 juta dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM kelompok tani, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 6,17 milyar atau 90,06% pengadaan ternak tersebut yakni sapi sebanyak 268 ekor, kuda 6 ekor, kambing 348 ekor dan ayam 18.148 ekor.

Urusan Pariwisata

Berkaitan dengan Urusan Pariwisata, pada tahun 2017 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5,912 milyar yang bersumber dari dana dau dan dak yang diarahkan untuk beberapa program antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; dan Ekonomi Kreatif dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5,610  milyar atau 94,9%.

Jumlah kunjungan wisata lokal 6.100 orang pada tahun 2016 menjadi 19.233 orang pada tahun 2017. dan jumlah kunjungan wisata mancanegara naik dari 3.926 pada tahun 2016 menjadi 5.013 orang pada tahun 2107. Sementara itu Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB naik dari 0,38% menjadi  0,43% pada tahun 2017.

Diakhir penyampaiannya, Bupati Bima menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2017.

“Oleh karena itu, saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan perbaikan yang disampaikan nantinya oleh dewan yang terhormat, menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada masa mendatang,” kata Bupati Bima.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam Nota Pengantar  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima Akhir Tahun Anggaran 2017. Pada kesempatan yang baik ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bima di tahun 2017 serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima yang telah memberikan dukungan, motivasi, pemikiran, saran dan kritik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2017. Oleh karena itu, saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan perbaikan yang disampaikan nantinya oleh Dewan yang terhormat, menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala langkah dan upaya kita semua untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bima. Terimakasih dan Mohon Maaf atas segala kekurangan.

 

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

 

Bima,  27 Maret  2018

TTD

BUPATI BIMA,

 

 

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

*Kahaba-04

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *