Kehadiran Sekda Dinilai tidak Sesuai Regulasi, Persiapan Paripurna Gaduh

Kota Bima, Kahaba.- Persiapan Paripurna Jawaban Walikota Bima atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kota Bima terhadap Raperda APBD Perubahan 2020, Rabu (12/8) berjalan gaduh.

Rapat Paripurna DPRD Kota Bima. Foto: Bin

Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih yang sedianya memimpin Paripurna mengatakan, sebelum dirinya membuka kegiatan tersebut ia melihat proses Paripurna dimaksud ada keganjilan dan tidak sesuai regulasi yakni berdasarkan UU 12 Tahun 2008, UU 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 9 Tahun 2010.

“Sebelum memimpin Paripurna, saya telah melakukan koordinasi, Walikota Bima sedang berada di luar daerah. Kenapa justru Wakil Walikota Bima yang tidak hadiri Paripurna dan mendisposisikan kehadiran ini kepada Sekda,” katanya.

Syamsurih mengaku, dalam tentatif yang dikeluarkan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima, tertera nama Sekda yang akan menghadiri Paripurna. Sementara disisi lain, Wakil Walikota Bima yang ada di dalam daerah tidak didisposisikan untuk menghadiri Paripurna dimaksud.

“Ini jelas melanggar regulasi. Legitimasi proses pembahasan ini tentu dipertanyakan. Saya selaku pimpinan juga harus menjaga marwah lembaga ini,” ucapnya dengan nada tinggi.

Menurut dia, proses Paripurna ini berbicara kepentingan rakyat. Maka harus berjalan sesuai dengan regulasi. Karena hirarkinya, apabila Walikota Bima berhalangan hadir, maka Wakil Walikota yang mestinya hadir, bukan Sekda Kota Bima.

“Makanya saya memilih untuk tidak membuka Paripurna ini, karena disposisi kehadiran eksekutif ini melanggar regulasi,” tegasnya.

Kegaduhan pun muncul saat Syamsurih meminta tanggapan kepada wakil rakyat yang hadir. Syamsuddin selaku Ketua Fraksi PAN sampai memukul meja dan mengeluarkan pernyataan dengan nada tinggi, karena juga menilai Paripurna tersebut tidak sesuai ketentuan.

Kata dia, seiring dengan narasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima itu, maka kehadiran Sekda pada Paripurna dipertanyakan. Sementara ada Wakil Walikota Bima yang mestinya bisa hadir, di saat Walikota Bima berada di luar daerah.

“Ada Wakil Walikota, kenapa Sekda yang harus didisposisikan untuk hadir,” katanya.

Syamsuddin pun mengancam, selaku Ketua Fraksi PAN, ketika Paripurna ini dilanjutkan, maka Fraksi PAN akan walk out dan tidak akan mengikutinya.

Saling berbalas pernyataan pun terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Edy Ihwansyah dari Fraksi PBB. Menurut dia tidak ada masalah dengan Paripurna tersebut. Kehadiran Sekda juga mewakili Pemerintah Kota Bima.

“Kenapa harus gaduh begini sementara Paripurna belum dibuka. Yang ingin keluar, silahkan keluar saja dari Paripurna,” katanya.

Sementara itu, Sukri mewakili Fraksi Demokrat juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Syamsuddin. Pendelegasian ini jelas melanggar regulasi dan tidak boleh Paripurna dilanjutkan. Karena masih ada Wakil Walikota Bima yang mestinya bis menghadiri Paripurna dimaksud.

Rencana Paripurna tersebut batal dilaksanakan hari ini, kemudian ditunda untuk diagendakan kembali.

*Kahaba-01

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *