Oleh : Muhadi *
Opini, Kahaba.- Lulusan perguruan tinggi (PT) Mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia. Lapangan kerja yang tersedia tak mampu menyerap lulusan PT yang terus bertambah tiap tahun. Lulusan PT belum siap pakai di dunia kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah pengangguran pada Agustus 2012 mencapai 7,2 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,14 persen. Lulusan PT Mendominasi angka TPT sebesar 12,12 persen, terdiri dari atas 6,12 persen lulusan diploma dan 5,91 persen lulusan universitas (Republika, 4 Desember 2012).
Di Nusa Tenggara Barat terutama di Kota Bima selama 7 tahun terakhir tercatat jumlah pengangguran ± 5.000 orang yang didominasi oleh SMA dan Sarjana. Hal ini setidaknya memicu beban pemerintah dan masyarakat, sehingga menciptakan instabilitas produktifitas manusia. Persiapan dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja secara nasional dan daerah terkadang mendapat kendala penyerapan pada semua sektor, kemudian di sisi lain tuntutan untuk memajukan perekonomian kerakyatan yang stabil dan berkembang terus mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama tuntutan rakyat Bima.
Keseriusan Membangun Budaya Kompetitif
Pengembangan Infrastruktur perekonomian dan dukungan pemerintah di daerah terlihat masih kurang cepat. Visi pemerintah belum terbangun sama sekali dalam kerangka implementasi pembangunan, meski pun sudah banyak perubahan tata pembangunan daerah yang sudah semakin membaik dalam perhatian kita bersama. Komitment politik para pemimpin daerah kita semakin mendapatkan tantangan yang besar antara amanah masyarakat dan kepentingan individu.
Hal ini tentunya tidak melunturkan semangat perangkat pemerintah daerah untuk terus berpikir terkait pengembangan strategis tata perekonomian kota dan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan belaka tanpa adanya aksi nyata. Meskipun pemerintah melalui beberapa informasi kemarin di puji oleh salah seorang menteri negara dapat memainkan peran perekonomian dengan baik namun secara faktual kesenjangan itu sangat sulit dipungkiri. Akses untuk mendapatkan pekerjaan sangat susah meskipun sudah ada usaha dari pemerintah untuk menciptakan dukungan dari pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Jenis pengangguran penulis mencoba menjadi dua bagian yaitu pengangguran internal yaitu meraka yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi kemudian masih bertahan dan berdomisili di dalam daerah yang tidak memiliki akses pekerjaan yang tetap. Jenis yang kedua pengangguran eksternal yaitu mereka-mereka yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi yang kemudian setelah meniatkan diri kembali ke kampung halaman, kemudian memilih untuk mencari alternatif lain di luar daerah.
Beberapa penyebab diantaranya yaitu pertama, terkait status quo vadis rektrutmen CPNS oleh pemerintah yang masih bertahan dengan gaya ’Calo Moderen’ sampai tahun 2014. Kedua, putra daerah yang secara kapasitas dan integritas yang seharusnya tercover oleh pemerintah daerah, akhirnya karena tendensi dan interest secara kultural membuat mereka mencari alternatif di luar daerah.
Secara tidak langsung orang-orang yang berpotensi secara intelektual dan kemapanan sosial tidak bisa di manfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai suatu aset. Kuota penerimaan yang terbatas pada masing-masing daerah pada setiap penerimaan setidaknya menjadikan ini suatu alasan tersendiri untuk terus memacu ketersediaan lapangan kerja dan infrastruktur penunjang. Fenomena pengangguran seperti ini juga sangat beragam model dan keberadaannya. Tingkat lulusan dari perguruan tinggi semakin ditampung sejak tahun 2011 kemarin.
Diskursus Perspektif Kualitas Perekonomian Daerah
Pertama, membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan atau wisata yang yang akhir-akhir semakin marak di Bima.
Cluster industri, semua harus diakomodir dan di atur oleh pemerintah tentunya dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja yang trampil. Misalnya Kabupaten Bima maupun Kota dapat difokuskan pada pusat wisata religious dan modern dengan segala potensi yang ada. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, seperti yang dulu dikembangkan oleh zaman kesultanan bahwa Bima merupakan pusat transmigrasi dan persinggahan para tokoh-tokoh besar.
Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi dsb. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat Mbojo.
Kedua, meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakukan khusus harus ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera atau pun bertahap. Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. Peraturan perdagangan internasional harus diperkenalkan dan diterapkan.
Perlu ada upaya terencana agar setiap pejabat pemerintah daerah mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, untuk dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain-pemain yang tangguh dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup daerah, nasional maupun internasional. Disatu sisi juga perlu untuk menerapkan dan mengembangkan konsep pemberdayaan untuk kelompok UKM (Usaha Kecil Menegah) terlebih khusus di Bima terkait usaha kerajinan tangan, tenun dan ciri kedaerahan yang bias dijadikan kekhasan daerah secara luas.
Tulisan ini mengingatkan kita semua akan perjuangan putra/putri daerah menjelajahi samudra pendidikan tinggi di luar daerah bahkan lintas pulau yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan dan tempat yang layak di negeri sendiri yang diakibatkan arus pola rekrutkmen dan seleksi yang begitu rumit dan sulit di ungkapkan poros permasalahannya. Kaum muda semakin sulit mendapatkan pekerjaan seolah-seolah kepulangan mereka tidak diberdayakan. Sehingga syarat utama yaitu sukses dan tidaknya segala sesuatu harus diukur dengan dengan kekuatan materi. Manjadda wa jadda. Salam
