Peran Masyarakat Dalam Pemilu, Disosialisasikan

Kota Bima, KahabaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Sabtu (30/11). Kegiatan sehari yang dilaksanakan di  Hotel Mutmainah Kota Bima tersebut, dalam rangka sosialisasi peningkatan peran-serta masyarakat dalam Pemilu. Kegiatan menghadirkan perwakilan partai politik (Parpol), sejumlah masyarakat dan mahasiswa.

Ilustrasi

Ilustrasi

Ketua KPU Kota Bima, Dra. Nurfarhaty, M.Si, menegaskan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci pertemuan saat itu. Substansinya, menuju Pemilu yang berkualitas dan berwibawa. “KPU seluruh indonesia telah membentuk relawan demokrasi (Relasi) sebanyak 20 orang. Tujuannya, untuk meningkatkan peran-serta masyarakat dalam Pemilu,” katanya.

Menurut Nurfarhaty, angka partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun, menurun. Di kota lain persentase partisipasi masyarakat sebanyak 60 persen, atau secara nasional 71 persen. Namun, di Kota Bima angka partisipasinya sebanyak 81 persen.

Dikatakannya, Pemilu berkualitas dapat diukur dari beberapa indikator. Yakni, penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, adil dan imparsial atau tidak memihak, penyelenggara Pemilu yang taat hukum, partisipasi masyarakat yang tinggi dan cerdas memilih. Selain itu, pers yang mendidik dan mengontrol.

Kemudian, katanya, pemerintah, PNS, TNI dan Polri yang netral. Selanjutnya, terpilihnya pejabat publik wakil rakyat dan wakil daerah yang memiliki kompetensi legitimasi dan menyejahterahkan rakyat. “Tugas KPU itu melayani pemilih menggunakan hak pilihnya dan melindungi suara rakyat,” tandas Nurfarhaty.

Pada bagian lain, Dr. Kadri, M.Si, yang menyampaikan materi tentang Pemilu berintegritas, menjelaskan, Pemilu yang berintegritas akan menghasilkan pilihan yang berintegritas. Begitu pun sebaliknya.  “Ada empat hal yang harus dipahami oleh kita agar bisa mewujudkan integritas.  Yaitu tentang money politic, korupsi, kekerasan, dan kecurangan. Jika hal ini masih ada, maka keinginan mewujudkan Pemilu yang berintegritas akan sulit dicapai,” terang Kadri.

Untuk menghindarinya, kata dia, yakni melawan semua kejahatan yang mungkin terjadi dalam Pemilu. Selain itu, semua unsur yang terlibat dalam pemilu harus berintegritas. “Siapa saja yang terlibat dalam Pemilu, penyelenggara dan pemilih, atau masyarakat. Semua unsur itu harus berintegritas, agar bisa menuai hasil yang berintegritas pula,” tandasnya.

Selain mendorong penyelenggara Pemilu berintegritas, lanjut Kadri, peserta Pemilu harus didorong untuk berintegritas. Tidak hanya bisa berkontribusi, tetapi harus ada kesadaran bersama di antara semua peserta Pemilu untuk praktik kompetisi demokrasi. Pemilih pragmatis bisa diberantas jika semua peserta Pemilu berintegritas.

Sukirman Azis, SH, MH, menyampaikan materi strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu Legislatif. Katanya, 9 April 2013 mendatang, menjadi puncak penyelenggaraan Pemilu.

Jika melihat dari usia Pemilu sejak tahun 1955 lalu, maka Indonesia sudah dewasa dalam melaksanakan Pemilu. “Jika diukur penyelenggaraan Pemilu selama ini, Pemilu pertama menjadi Pemilu yang baik. Tetapi dari tahun ke tahun, kualitasnya justru semakin merosot,” ungkapnya.

Menurut Sukirman, Pemilu merupakan alat untuk melegitimasi kekuasaan. Jika tidak ada Pemilu, maka  kekuasaan dan pemerintahan tidak akan ada. “Pemilu bisa baik jika tiga elemen bisa memainkan perannya dengan baik. Harus ada regulasi untuk memberikan perlindungan dan acuan untuk pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.

Terkait peran serta masyakarat, terang Sukirman, dalam UU Nomor 8 membuka ruang partisipasi masyarakat. Yaitu, sosialisasi politik, pendidikan politik, jajak pendapat, dan pengawasan. “Kemerosotan kualitas Pemilu, karena kita tidak pernah belajar pada pengalaman. Selama ini, pengalaman selalu mengajarkan kita hal yang buruk,” ujarnya.

Sukirman menambahkan, tradisi yang terbangun pada Pemilu itu adalah uang. Jika tidak ada uang, maka pemilih tidak tertarik untuk memilih. Untuk itu, peran Parpol dalam merekrut kader yang berkualitas juga sangat penting. Tidak hanya memiliki uang banyak saja.  “Selama ini kita cenderung beroreantasi jangka pendek dan tidak berpikir rasional,” pungkasnya. *BIN

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *