BLH Akui Belum Urus Dokumen Lingkungan Tower di Mande

Kota Bima, Kahaba.- Sebelum menggelar aksi di depan Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, belasan pemuda Kelurahan Mande yang tergabung dalam Front Darah Juang berorasi di depan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima. (Baca. Tower Berdiri, Dokumen Kajian Lingkungan tidak Ada, Warga Mande Protes)

Kabid Amdal dan Pelestarian Lingkungan BLH Kota Bima Haris Dinata saat memberikan jawaban soal Tower di Mande. Foto: Bin

Kabid Amdal dan Pelestarian Lingkungan BLH Kota Bima Haris Dinata saat memberikan jawaban soal Tower di Mande. Foto: Bin

Massa meminta kejelasan soal dokumen kajian dampak lingkungan pembangunan tower di RT 9 RW 3 Lingkungan Mande Tiga Kelurahan Mande. Kedatangan para demonstran itupun ditemui oleh Kabid Amdal dan Pelestarian Lingkungan Haris Dinata.

Melalui pengeras suara dan berdiri diatas mobil Pick up, Haris mengungkapkan, anggotanya sudah turun lapangan dan mengecek langsung pembangunan tower dimaksud. Ternyata, yang terjadi tower itu sudah dibangun tinggi.

“Kami BLH tidak tahu, juga tidak dilaporkan. Kami tidak pernah menerima sepotong surat pengajuan untuk dikaji dampak lingkungan pembagunan tower itu,” ungkapnya, Senin (10/10).

Padahal, sambung Haris, aturan sudah jelas menyebutkan usaha apapun bentuknya harus lebih dulu mengurus dokumen Amdal atau UKL UPL.

“Jadi wajar saja saudara-saudara di Mande ini memprotes,” katanya.

Karena menilai apa yang dilakukan oleh Front Darah Juang ini benar, Haris pun mendukung langkah aksi dan protes tersebut. Karena sebagai bidang tekhnis yang memiliki tupoksi soal urusan Amdal atau UKL UPL, juga memiliki kewajiban untuk menegakkan kualitas hidup.

“Terus berjuang saudara-saudara ku. Saya juga tidak ingin diambil dari surga dan dimasukan dalam neraka karena lalai menegakkan kualitas hidup,” tegasnya melalui pengeras suara.

*Bin  

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. ini tanda pemerintah yang tidak ada koordinasi… yang satu bicara kambing yang satu bicara kerbau…… contoh pemrintah yang tidak ada koordinasi… klo seperti ini ngimana KOTA BIMA mau maju klo pemerintah aja tidak pernah komunikasi……………… BLH aturan tegas tidak pernah ada rekomendai UKl/UPL itu pelanggaran Hukum….eh TATA KOTA sudah bangun TOWER………………………. ha……………………. pemerintah ini apa harus masyarakat contoh atau malah jadi sampah masyarakat klo kerja seperti ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *