Rencana Aksi 4 November, Ini Sikap Walikota Bima Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Kota Bima, Kahaba.- Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin menggelar pertemuan dan silaturahim bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat, di aula kantor Walikota Bima, Kamis (3/11).

Walikota Bima foto bersama dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Bima. Foto: Hum

Walikota Bima foto bersama dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Bima. Foto: Hum

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bima Kota AKBP Ahmad Nurman Ismail, Kepala Kemenag Kota Bima H. Syahrir, Ketua MUI Kota Bima HM. Saleh Usman, TGH Gani Masykur, H. Usman Aka, Ketua FKUB Kota Bima Eka Iskandar, H. Dhena Muhammad serta sejumlah tokoh lain.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh Walikota untuk menyatukan persepsi dalam mengantisipasi aksi demonstrasi tanggal 4 November 2016 serta sosialisasi program pembangunan Kota Bima.

Terkait rencana aksi demonstrasi 4 November 2016, para tokoh agama Islam Kota Bima sepakat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar melaksanakan aksi damai tanpa tindakan anarkis dan hujatan.

Menurut Ketua MUI Kota Bima, wajar jika umat Islam membela agamanya. Namun cara membelanya jangan sampai merusak persatuan serta mengganggu ketenteraman masyarakat.

“Ahok sudah meminta maaf, berarti yang bersangkutan sudah mengakui bahwa perbuatannya salah. Permohonan maaf tersebut kita terima, namun proses hukum harus terus berjalan. Proses hukumnya yang harus kita kawal,” katanya.

Ketua KNPI Kota Bima Dzul Amirulhaq menegaskan pernyataan sikap yang sama. Ia menghimbau para pemuda agar melaksanakan demonstrasi dengan santun.

Kapolres Bima Kota memberikan tanggapan mengenai tuntutan para tokoh agama atas proses hukum Ahok. Kapolri telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum. Setiap tuntutan yang masuk ke Kepolisian, tentu akan diproses sebagaimana mestinya.

Walikota mengucapkan terima kasih atas dukungan para alim ulama untuk menjaga suasana daerah tetap kondusif. Para pemuka agama dipersilakan untuk mengawal jalannya demonstrasi.

“Pemerintah tetap memberikan ruang untuk menyatakan sikap. Yang diminta adalah, jangan sampai kritikan melebar kepada hal-hal yang menyangkut SARA. Pribadi Ahok yang kita kritisi, bukan etnisnya, bukan agamanya, juga bukan partainya,” pesan Walikota.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. tapi masalah…kenapa proses penistaan itu tidak ditanggapi oleh yg berwajib dgn alasan tunggu ijin presiden…eh demo jilid 2 mo berlangsung kabagreskrim pemeriksaan ahok tdk oerlu ijin presiden. apakah laporan dan keresahan yg bergejolak dimasyarakat secara luas membutakan matax….dasar ooon..kasus puluhan tahin yg lalo dgn data dan saksi yg sulit aja penegak hukum sudah berani menetapkan tersangka…kejadian mulut comberan ahok barusan dan saksii serta alat bukti cukup dibikin lama tuan presiden no komen walaupun sdh didemo jilid 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *