Kadis PM-PTSP Dilantik, Walikota Bima: Tahun 2019 Penataan Birokrasi Harus Diperkuat

Kota Bima, Kahaba.- Walikota Bima HM Lutfi melantik H Syarifuddin sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Bima, di Aula Kantor Walikota Bima, Senin (7/1).

Walikota Bima saat melantik Kadis PM-PTSP. Foto: Eric

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan, Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa, Staf Ahli Walikota, Asisten Setda, pimpinan OPD lingkungan Pemerintah Kota Bima, Rohaniawan, serta Ketua DWP dan Iswara Kota Bima.

Kepala BKPSDM Kota Bima Supratman membacakan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/3/BKPSDM/I/2019 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Berdasarkan SK tersebut, H Syarifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bima diangkat sebagai Kepala Dinas PM-PTSP Kota Bima.

“Pengangkatan ini telah mendapat rekomendasi tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor 821/11252/SJ tanggal 17 Desember 2018,” katanya.

Walikota HM Lutfi dalam arahannya menyampaikan, pelantikan ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan organisasi yakni mengisi posisi yang kosong. Ditegaskannya, sistem perizinan dan pelayanan terpadu sebagai tolak ukur pelayanan kepada masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kemajuan zaman. Pelayanan diarahkan agar sebaiknya tidak lagi berbasis manual, melainkan harus berbasis internet yang terintegrasi dengan seluruh OPD lain.

“Untuk itu, saya harapkan dinas terkait untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi SDM nya agar bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi,” harapnya.

Lutfi berkeininan, tahun 2019 akan memperkuat penataan birokrasi. Selama lebih kurang 3 bulan sejak pelantikannya sebagai Walikota, diakuinya merupakan waktu yang cukup untuk melihat gambaran umum kinerja dan kompetensi pegawai serta kebutuhan birokrasi.

“Tahun ini penataan birokrasi harus diperkuat, agar memberikan manfaat untuk semua. Terutama peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada prinsipnya saya ingin menegakkan aturan selurusnya. Saya pun akan melibatkan Staf Ahli untuk memberi masukan dan pandangan,” inginnya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *