Dewan Minta Pemkot Bima Bantu Pengadaan Seragam Putih Hitam

Kota Bima, Kahaba.- Penerapan kebijakan seragam putih hitam untuk pegawai honorer dan kontrak lingkup Pemerintah Kota Bima didukung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik H A Karim. Hanya saja, penerapan kebijakan itu juga bisa dilihat dari perspektif yang berbeda.  (Baca. Mulai Besok, Pegawai Honor dan Kontrak Pakai Putih Hitam)

Ilustrasi

“Kami sangat setuju kebijakan pak wali itu. Tapi harus juga melihat dari sisi lain, yaitu kemampuan ekonomi pegawai honorer dan kontrak untuk pengadaan seragam dimaksud,” katanya, Kamis (10/1). (Baca. Pakai Putih Hitam, Begini Tanggapan Forum K2 dan Front Peduli Honorer K2)

Untuk itu, semoga dengan adanya penerapan kebijakan baru ini, perlu rasanya untuk menyertakan pengadaan seragam putih hitam dari pemerintah daerah. Bantuan seragam tersebut tentu berdasarkan pada beberapa dampak yang ditimbulkan. Selain dari sisi ekonomi, juga dari sisi psikologis pegawai yang merasa tidak nyaman. Apalagi jika alasannya sekedar untuk membedakan ASN dan Non ASN.  (Baca. Kebijakan Seragam Putih Hitam Dinilai Diskriminasi, Walikota Bima Diminta Evaluasi)

“Saat ini banyak masalah yang dihadapi oleh para pegawai non ASN, maka secara psikologis mereka akan terpengaruh kinerjanya,” ungkap Duta PPP itu.

Sementara itu, pegawai non ASN disalah satu OPD Farah dan Agus menyampaikan pendapatnya. Mereka menerima aturan baru penggunaan seragam bagi kalangan pegawai honorer dan kontrak.  Hanya saja terkadang muncul kesan kesenjangan yang terjadi antar pegawai saat menjalankan tugas. (Baca. Sekda Jelaskan Tujuan dan Maksud Seragam Putih Hitam)

“Kalau soal terima,  ya terima-terima saja. Karena sudah ditetapkan kepala daerah. Hanya ada beban psikologi. Namun bagi kami,  yang utama adalah kinerja nyata,” katanya.

*Kahaba-04  

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *