Mengurai Simpul Permasalahan di Tanah Bima

Oleh: Muhammad Fauzi Ahmad*

Opini, Kahaba.- Menjadi lebih bermakna bilamana mengulas Bima disertai dengan solusi-solusi yang mencerdaskan. Gunung es permasalahan yang menyelimuti tanah Bima selalu timbul dan tenggelam, meletup-letup bila ada yang menjadi pemicu yang sangat sederhana. Permasalahan tanah Bima laksana kotak Pandora, kalau dibiarkan akan menjadi bom waktu, dan kalau dibuka akan terasa bau yang tidak sedap.

fauzi ahmad

Muhammad Fauzi Ahmad

Dibutuhkan kearifan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian untuk membedah kasus per-kasus yang terjadi di tanah Bima. Ketajaman pisau analisis mutlak diperlukan untuk mendapatkan hasil-hasil bedah kasus yang mana bisa menjadi point penting dalam kontribusi, sumbangsih pemikiran kemajuan daerah. Sebenarnya tidak terlalu sulit memotret Bima dengan berbagai dinamikanya, akan tetapi yang menjadi sulit mencari solusi terbaik untuk menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan di pentas tanah Bima.

Permasalahan mendasar yang mempengaruhi suhu politik, ekonomi, social budaya dan keamanan daerah antara lain disebabkan beberapa hal.  Pertama, leadership/kepemimpinan. Tingginya harapan masyarakat untuk perubahan dalam system pemerintahan baik dari segi gaya kepemimpinan maupun tampilan birokrasinya melahirkan kepercayaan yang sedemikian besar terhadap eksistensi kepemimpinan daerah.

Harapan yang besar ini pulalah memberikan dukungan terhadap distribusi pembangunan di berbagai bidang. Dengan artian dengan keberadaan masyarakat yang cenderung dinamis dan selalu adaptif, permisif dengan modernisasi yang berkembang dimungkinkan pula tumbuh dan berkembangnya pemikiran, prilaku dan gaya hidup yang mengikuti trend/mode.

Ekspektasi masyarakat disertai kepopuleran kepemimpinan daerah bisa maknai sebagai suatu gaya baru tampilan birokrasi masa kini. Di lain sisi, gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh pemimpin daerah selalu energik, ekslusif, show of force kekuatan yang mendukungnya, dan minim ide dan gagasan strategis bagi perkembangan tanah Bima hari ini dan kedepan. Pemimpin kita sedang menikmati efouria kekuasaan dengan segenap embel-embel kekuatannya yang sebenarnya menjebak dan membawa keterpurukan daerah.

Lingkaran kekuasan/ thing tank (tangki pemikir) tidak dapat berbuat banyak untuk memberikan konstribusi ide, gagasan kongkrit untuk memajukan Bima. Eksistensi mereka bisa dimaknai dalam momen-momen tertentu saja, seperti halnya pada tim sukses pemilukada. Tidak begitu jelas, langkah-langkah antisipatif apa yang dimainkan bilamana terjadi kolapse (kebangkrutan) daerah. Banyak cerita dan fakta yang selalu kita dengar dan lihat terhadap kebingungan birokrasi dan kepemimpinan masa kini, yang akhirnya negara dan rakyatnya menjadi korban akibat dari ketidakmampuan dalam menghadapi persoalan daerah.

Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk memperbaiki kondisi dan situasi daerah, kekuatan ide, gagasan dan daya gerak untuk maju berkembang salah satu solusi untuk “mengobati luka” yang diderita daerah. Gagasan yang konstruktif disertai dengan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan rakyat dan tanah Bima harulah menjadi buah bibir dan jargon siapapun yang memerintah di tanah Bima pada hari ini. Kita tidak lagi dibuai oleh ilusi-ilusi, hayalan-hayalan kosong yang “meremukkan” nalar dan sendi- sendi logika keintelektualan kita. Secepatnyalah rasa, naluri dan keinginan kita dibangkitkan untuk berpikir kembali dalam rangka memakmurkan, membahagiakan dan mensejahterakan daerah.

Kedua Team Work/perangkat birokrasi. Gaya kepemimpinan yang menaungi birokrasi dipimpinnya memiliki hubungan timbal-balik. Kepemimpinan yang lemah melahirkan tampilan birokrasi yang tidak memiliki nalar, rasa dan keinginan untuk memikirkan kemajuan dan keberlangsungan daerah.

Nalar, logika dan keinginannya hanya untuk “mempercantik diri, memoles diri dan memperkuat eksistensi” birokrasi yang sedang didudukinya, yang akhirnya show of force ke masyarakat menunjukkan kebirokrasiannya. Indikasinya sangat jelas, di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima yang jumlah Rp.1,1 triliun hampir Rp. 1.100 miliarnya dan Kota Bima Rp. 540 miliar terlihat sekali berapa persen anggaran untuk belanja publik dan masyarakatnya. Hampir 50-65% anggaran APBD kedua daerah ini dihabiskan untuk tampilan birokrasi dan aksesorisnya. Politik anggaran sangat jomplang, alokasi untuk belanja pendidikan kesehatan dan pertanian sangat tidak sebanding dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Pembangunan kita hanya dihitung dengan keberhasilan dalam batas-batas angka, belum merasuk dalam urat nadi pembangunan perekonimian dan kesejahteraan rakyat.

Seharusnya, dengan tampilan birokrasi yang tambun lagi wah tersebut dapat melahirkan segudang prestasi, segunung ide dan gagasan dan setinggi harapan sebagaimana tingginya harapan yang diingin oleh rakyatnya. Tampilan birokrasi yang dibiayai oleh APBD itu membuat kita haru-biru, bercampur sedih. Terharu dikarenakan dana APBD menguap untuk hal-hal yang tidak urgen, dan sedih melihat birokrasi kita yang selalu bertampilan mentereng tapi minim kualitas. Bila ada waktu dan kesempatan mari kita sejenak mengheningkan cipta untuk “gugurnya rasa kerakyatan” birokrasi kita di tanah Bima itu.

Sebaiknya, hari ini dan kedepan, pemimpin dan team work nya untuk berpikir kembali, merevisi kebijakan daerahnya yang nyata-nyata terjadi disoerientasi/salah sasaran. Sebagai daerah yang memiliki keunggulan dalam agraris dan maritim, seyogyanya alokasi ide, gagasan dan pemikiran serta program unggulan bertumpu ke bidang tersebut. Dengan sendirinya alokasi anggaran APBD mengikuti apa yang menjadi grand design (rencana besar) pembangunan daerah. Kita tidak lagi berbuat menghambur-hamburkan dana APBD untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi buat bancaan penguasa-pengusa di tingkat lokal. Sebelum terlambat, kemudi, layar dan haluan perahu diputar untuk bagaimana menuju titik kompas yang sesuai dengan kordinat titik tuju pembangunan yang dinginkan masyarakatnya. Bukan malah melawan arus keinginan masyarakat, yang akhirnya perahu dan nahkodanya karam di lautan lepas tak bertepi.

Ketiga, kekuatan intelektual/akademisi. Peran strategis intelektual dan akademisi sebagai pilar masyarakat yang berkeadaban mutlak diperlukan, dari merekalah akan lahir kekuatan dan daya gerak pemikiran, ide, gagasan yang konstruktif dalam memberikan konstribusi yang berarti bagi pembangunan. Peran strategis ini akan lebih bermakna bila diiringi dengan semangat untuk membantu memecahkan persoalan daerah. Semangat memberikan pemikiran konstruktif inilah yang diperlukan dalam upaya sparring partner/ adu tanding pemikiran yang dapat membuahkan hasil bagi ide besar Tanah Bima yang bermartabat.

Semangat memberikan pemikiran yang konstruktif, baik kritis, masukan, saran bukanlah dimaknai sebagai pihak pengusa/birokrasi sebagai “lawan politik atau teman baik”. Hal ini diilhami sebagai rasa tangggung jawab moral/balas budi sebagai pribadi-pribadi yang lahir di tanah Bima, bukan sesuatu bentuk dukungan atau bentuk penolakan kita terhadap siapapun yang memerintah di tanah bima pada hari ini. Murni sebuah panggilan jiwa, responsibilitas terhadap kebaikan, kemaslahatan dan kebermaknaan kita sebagai jiwa-jiwa berdarah Bima. Bukan pula ada gap “orang kita dan mereka” orang kita mendukung pemerintahan, mereka yang berada di luar pendukung.

Memaknai kehadiran kaum intelektual/akademisi haruslah dengan tangan terbuka, apa adanya dan dalam semangat memberikan pemikiran konstruktif. Hadirnya kaum intektual/akademisi dalam pentas hiruk-pikuk tanah Bima murni atas kegelisahan intelektual, bukan kegelian intelektual. Dengan hadirnya mereka, sebenarnya suatu potensi daya dukung pembangunan daerah yang harus dijaga, diramu, disemaikan, dan dimanfaatkan. Bukan sebaliknya.

Keempat, Masyarakat. Sebagai pelaku dan penikmat pembangunan, masyarakat memiliki peran penting dalam kesuksesan suatu program pembangunan. Kondusifitas dan dinamisasi masyarakat diperlukan dalam upaya-upaya massif tercapainya tujuan pembangunan.

Adanya gejolak dan letupan-letupan menjadi pertanda awal terjadi ketidak-sambungan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang disuguhkan oleh pemerintah. Selain itu, gesekan-gesekan horizontal yang terjadi di berbagai wilayah bisa dimaknai sebagai suatu bentuk frustrasi massal yang dialami rakyat. Bagaimana tidak, kondisi, situasi dan keadaan pembangunan yang cenderung berjalan di tempat, terkesan tidak adil, tidak terakomodasi dan cenderung terkantongisasi porsi pembangunan menjadi pemicu baru frustrasi di masyarakat. Di samping itu, supply and demand ketersediaan dan alokasi lapangan kerja menjadi sumber penyumbatan kekisruhan permasalahan daerah.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk membaca dan mencairkan bekuan gunung es penggangguran yang kian hari semakin menggunung. Gunung es pengganggguran baik yang kentara maupun tidak kentara, baik yang absolute maupun sementara memerlukan “obor pembakar” atau matahari yang terik berupa lapangan kerja yang memadai. Selain menciptakan investasi rill, diperlukan semangat penyadaran wirausaha, berusaha mandiri, dalam rangka membuka lapangan kerja baru dari sektor pelayanan dan jasa, usaha kreatif, dan sejenisnya.

Semangat dan langkah-langkah untuk mengantarkan kemandirian dalam berusaha terus digelorakan dalam mengatisipasi gelombang pengangguran yang diakibatkan oleh tingginya angkatan kerja, baik lulusan dalam daerah, maupun lulusan di luar daerah yang bersaing di tanah Bima. Kepungan lulusan inilah yang menambah suasana “pengap/hampa dan panasnya” alam tanah Bima, yang akhirnya menimbulkan kegerahan, kegelian intelektual yang dapat membuat letupan-letupan di berbagai wilayah.

Mereka memerlukan ruang dan wahana untuk mengelaborasikan kemampuan, kompetensi dan prestasinya sehingga saluran-saluran yang dapat melahirkan pergolakan, pergesekan bahkan letupan di masyarakat bisa diakomodasi dalam ruang dan kreasinya mereka. Mereka butuh pengakuan atas keakuannya, membutuhkan posisi tawar atas harkat dan harga dirinya, dan membutuhkan ruang dan wahana atas kreatifitas dan ide-ide briliannya. Semestinya visi dan misi besar daerah sejalan dengan visi dan misi besar rakyat yang dipimpinnya, agar sejalan, seirama dan sinergis dalam menggapai tanah Bima yang maju, mandiri, sejahtera, agamis dan berdaya saing.

*Peneliti di Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah (Lekakapoda) Malang
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *