Pudarnya Identitas Pemerintah Versus Mahasiswa

Oleh : Muhadi*

Muhadi: Pudarnya Identitas Pemerintah Versus Mahasiswa

Kisruh antara gerakan mahasiswa dan sekelompok preman terjadi beberapa hari yang lalu di Kota Bima. Peristiwa itu yakni pengerusakan sekretariat HMI Cabang Bima oleh sekelompok pemuda yang diduga kuat adalah pendukung Wakil Walikota Bima. Tentunya kondisi ini sangat memperihatinkan masyarakat, tidak ada bedanya seperti pertarungan buaya dengan cicak, kekuatan pemerintah menunjukkan aksinya, sebaliknya gerakan mahasiswa tak terbendung secara massif. Informasi begitu cepat diserap masyarakat sehingga di sudut-sudut kota sinyal informasi begitu terasa kehadirannya. Setidaknya menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar, mengapa demikian.

Pergeseran Identitas & Budaya Masyarakat

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa akses informasi yang begitu cepat dan instan maka isu utama yang terbangun di masyarakat yakni pertarungan budaya dan informasi. Akses informasi sangat cepat terdistribusi ke pelosok-pelosok desa dan ruang-ruang publik. Reformasi menuntun kita menuju era baru dalam kancah demokratisasi politik, namun disatu sisi kita dihadapkan dengan bagaimana mempertahankan budaya lokal, karena budaya lokal merupakan asset yang terbesar tidak ternilai harganya. Pandangan pesimisme pun muncul di berbagai kalangan dengan melihat realitas sekarang.

Identitas Bima “Dana Mbojo” semakin lama dirasakan semakin pudar, oleh karena itu eksistensinya dipertanyakan oleh masyarakat sendiri dan para generasi penerus. Prinsip Maja Labo Dahu hanya sekedar simbol masa lalu belaka, seolah-olah tidak memiliki makna dan relevansi dengan budaya masyarakat Bima. Budaya “Santabe” mengalami pergeseran makna, tidak lagi dipakai dalam ranah publik atau diimplementasikan kedalam ranah sosial-politik. Prinsip musyawarah mencapai  mufakat hampir pudar termakan arus, Istilah  “Doua ma tua kocoi dou ma muda, sebaliknya” setidaknya ada, yaitu dengan menciptakan komunikasi yang harmonis berlandaskan etika sopan dan santun antara kedua belah pihak. Insiden pelemparan mobil pejabat pemerintah dan pembakaran markas HMI Cabang Bima tersebut membuktikan pudarnya nilai etika dan moral masyarakat baik dikalangan pemerintah maupun generasi muda.

Masyarakat terutama para generasi muda sangatlah labil, ibarat tumpukan dedaunan kering yang mudah terbakar, maka perlu kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menghadapi mereka. Isu provokasi sudah menjadi rahasia umum, maka  perlu diantisipasi dan ditanggulangi dengan cermat dan bijak. Dikalangan mahasiswa juga setidaknya memiliki cermin politik untuk menilai kelayakan dalam melakukan demostrasi di ranah publik, apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan psikologi masyarakat atau etika sosial politik, jika kita memperhatikan tradisi orang bima dalam menyampaikan aspirasi kepada para penguasa maka kondisi tersebut sebagian besar memahami sebagai suatu yang tidak layak di sodorkan.

Pendidikan Politik Para Stakeholder

Demokrasi yang diharapkan adalah demokrasi subtansial bukan demokrasi prosedural. Subtansial yang dimaksudkan bagaimana nilai-nilai etika dan moral dalam partisipasi politik dikalangan masyarkat ternanam dengan baik, Pemerintah adalah panutan dan cerminan kehidupan politik daerah, kearifan lokal para pemimpin pun semakin diasah kemampuannya dan diuji diranah publik. Tentunya generasi kedepan tidak ingin tontotan anarkisme sosial menjadi kebutuhan sehari-hari dalam menyerap informasi di media, akan tetapi masyarakat menginginkan berita-berita yang memiliki bobot intelektualitas dan partisipasi politik berbasis budaya lokal serta mampu memberikan respons positif di semua level masyarakat dan latar belakang kehidupan.

Pemerintah sebagai amanah demokrasi harus mampu menjadi corong bagi komunikasi politik dengan masyarakat, terutama generasi muda. Meneliti kejadian ini, ada beberapa mata rantai yang terputus sebelum pembakaran markas HMI Cabang Bima, yaitu pertama, tradisi Dialog “Kancao nuntu ra ngahi”, tentunya sebagai masyarakat yang sadar akan budaya dan etika social unsure ini bentuknya harus permanen sehingga menjadi karakter masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial. Peran pemimpin sebagai problem solver-lah yang paling tepat.

Bima sebagai corong basis spiritual wilayah timur Indonesia setidaknya disadari dan direalisasikan aspek moral demi kepentingan bersama. Menelitik, flashback sejarah kesultanan Bima selama kurang lebih 350 tahun lamanya setidaknya menyimpan kekayaan budaya yang fenomenal, maka tidak heran seorang Ulama besar sekelas Buya Hamka mengatakan Bima sebagai “Serambi mekkah wilayah timur Indonesia” pernyataan ini tentunya menggelitik kita semua dan penuh dengan teka teki peradaban masa lalu. Bagaiamana relevansinya, tentu memiliki keterkaitan dengan budaya masyarakat bima.

Kedua, yaitu sangat diutamakan budaya klarifikasi (penjelasan kondisi) dan verifikasi (membuktikan kondisi) nyaris tidak pernah direalisasikan sebagai manuver utama baik di kalangan gerakan mahasiswa maupun tataran pemerintah. “Dou ma tua ra ma parenta dana ro sara” harus berupaya untuk membangun fasilitas dan forum pencerahan nilai-nilai dan tradisi para pendahulu. Bagaimana upaya membangun sinergitas antara pilar-pilar demokrasi dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual masyarakat bima. Pemerintah memiliki banyak instrumen untuk mewadahinya, bukannya langsung bertindak sepihak atau dalam bentuk komunikasi separatis. Pemanfaatan mekanisme serta instrumen demokrasi dalam menyelesaikan sengketa politik melalui dialog dan musyawarah adalah suatu keniscayaan subtansial. Peran Ulama, para Guru, dan seluruh lapisan masyarakat terus di dorong untuk menata kehidupan sosial sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus menjadi panutan bagi rakyatnya, meskipun akhir-akhir ini role model terasa jauh dari masyarakat.

Pengalaman adalah Guru Terbaik

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah perjuangan, demikian juga masyarakat Bima sejatinya mempertahankan budaya Bima yang sudah terbangun lama dan memerlukan waktu yang panjang, “Maja Labo Dahu” harus disadari dan dihidupkan kembali sebagai “icon Bima” dalam menjalankan roda pemerintahan dan kemasyarakatan sebagai suatu nilai yang luhur. Insiden pembakaran kantor Bupati Bima dan Markas HMI merupakan titik balik dan pionir peradaban yang harus di tata kembali. Bukankah pengalaman adalah guru terbaik dalam mentap suatu sistem, sebaliknya kalau pengalaman hanya dijadikan masa lalu tanpa disadari dan dimaknai tentunya permasalahan sosial akan semakin menumpuk dan menyisakan banyak problem sosial untuk generasi selanjutnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Airlangga Surabaya Putra Rabangodu (085255311281).
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. mbojobima

    wawali dah bilang kalo dia g pernah nyuruh preman buat mbakar kantor HMI bang…kemungkinan preman itu yang kasian liat wawali yang dilempar sabar aja,,makanya mereka punya inisiatif buat mbakar kantor HMI….
    biar polisi yang nyelidik dulu, kapolres bima kota juga dah bilang kalo masalah HMI g kelar, dia bakal ngundurin diri..
    jauh kebelakang emang saya rasa juga asas “maja labo dahu”, “cua kacoi” juga sudah mulai luntur bang…miris dengernya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *