Demokrasi Anarki

Oleh: Hartomo

Opini, Kahaba.- Kalau kita mendengar kata demokrasi tentunya dalam angan-angan kita adalah suatu sistem pemerintahan terbaik saat ini. Di belahan dunia mana pun seakan berlomba ingin menunjukkan bahwa sistem demokrasi di negaranyalah yang paling baik. Amerika serikat yang notabene Negara demokrasi tertua belum dikatakan sebagai sistem yang sempurna. System pemerintahan  kerajaan atau monarki sudah banyak yang ditinggalkan. Bagaimana demokrasi di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila?

Ilustrasi

Ilustrasi

Di Indonesia memang menganut demokrasi pancasila mulai Negara ini terbentuk. Dalam perundang-undangan yang ada demokrasi pancasila telah tersusun secara rapi dan apik mengatur kekuasaan pola pemerintahan di Indonesia. Dasar teoritis konsep demokrasi adalah, bahwa kekuasaan (kratos) ada di tangan rakyat (demos). Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat, dan kepentingannya, adalah titik pijak yang paling utama. Hukum dibuat untuk mengabdi kepentingan rakyat. Seluruh tata politik, ekonomi, dan hukum dibuat untuk memenuhi sedapat mungkin semua kepentingan rakyat.

Di dalam prakteknya, demokrasi berpijak pada empat prinsip. Prinsip itu adalah kebebasan (otonomi=kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang bebas dan punya hati nurani), kesetaraan antar manusia, perwakilan rakyat yang sungguh mewakili kepentingan rakyat, dan kepastian hukum (setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan di depan hukum). Keempat prinsip itu harus ada berbarengan, supaya demokrasi bisa sungguh tercipta. Dengan pola ini, jalan-jalan demokratis menuju keadilan dan kemakmuran bangsa bisa dimulai. (Wattimena, 2012).

Demokrasi yang sudah berjalan selama ini memang tidaklah semulus dan semudah dari makna demokrasi itu sendiri. Arti dari demokrasi memanglah pendek, namun arti sebenarnya tidaklah semudah mengucapkannya. Perlu adanya orang-orang yang konsekuen menjalankan pemerintahan demokrasi. Jika pemerintahan yang demokrasi (katanya) dijalankan oleh orang –orang yang hanya mencari kepentingan pribadi dan kelompok, tentunya hanya akan melahirkan anarki. Anarki adalah suatu kerusuhan massal yang ditimbulkan oleh ketidakaturan sosial.  Anarki yang dibiarkan akan membawa konsekuensi perpecahan bangsa, dan tidak menutup kemungkinan mereka lebih memilih untuk melepaskan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pola yang anarki akan terbentuk pula pemerintahan oligarkis dimana pemerintahan yang didominasi oleh sekelompok orang – orang kaya yang memiliki kepentingan tertentu. Partai politik yang notabene sebagai sarana komunikasi politik malah dijadikan sarana penguatan atau pencarian kekuasaan.

Pola-pola demokrasi yang anarki dapat kita jumpai pada penyimpangan penyelenggaraan pemilihan pemimpin mulai dari tingkat presiden sampai tingkat kepala desa. Mulai dari masalah penggelembungan suara, perselisihan penghitungan suara, eliminasi calon, bahkan sampai pada ketidakpuasan para pendukung calon pemimpin. Demonstasi yang sering terjadi di Indonesia diikuti dengan merusak fasilitas-failitas umum. Fasilitas umum yang diperuntukkan untuk ketertiban social kadang dirusak tanpa sebab oleh para demonstran, mereka merasa dengan merusak fasilitas Negara aspirasi mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Hal ini tentunya akan bersifat terbalik dengan apa yang disuarakan, mereka ingin kesejahteraan rakyat diperhatikan tetapi malah merusak fasilitas umum yang ada.

Dampak negative yang akan muncul adalah hilangnya harta dan nyawa seseorang. Adanya korban jiwa hanya akan membawa keprihatinan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka kadang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sungguh diluar dari hati nurani manusia. Mereka membuat bom Molotov, membuat pedang, bahkan senjata rakitan untuk melawan polisi dan tentara yang berusaha melindungi aset Negara. Para demonstran akan merasa puas lagi jika asset negara sudah tidak dapat difungsikan, seperti yang terjadi pada nasib kantor bupati Bima yang dibumi hanguskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak menyadari dengan kerusakan itu membawa dampak lumpuhnhya pelayanan umum.

Pemiihan kepala daerah sejatinya dilakukankan sebagai mekanisme penyegaran kehidupan demokrasi di daerah tertentu. Pemilukada kota Bima akan dilaksanakan bulan April 2013, para calon walikota sudah mulai memperkenalkan kepada warganya dengan berbagai cara. Diberbagai sudut kota Bima saat ini sudah dipenuhi foto-foto para calon walikota dan wakilnya. Mereka mulai membentuk tim pemenangan, membuat program, hingga sebar-menyebar kalender 2013 adalah cara yang ampuh untuk memberikan salam perkenalan. Jika melihat para figur yang ada, kota Bima memliki sumber daya manusia yang sungguh luar biasa. Intelektualitas masyarakat Bima sudah terkenal hingga ke pusat. Dari banyaknya calon yang ada, kita sebagai pemilih hanya bisa menggunakan hak pilih kita untuk satu pilihan. Pilihan anda tertunya akan membawa perubahan bagi pembangunan Kota Bima sampai 5 tahun mendatang.

Alangkah arif dan bijak jika pilkada tahun ini dijadikan momentum berbenah bersama, jangan malah masa-masa saat ini digunakan untuk saling menjatuhkan dan mengintimidasi satu sama lainnya. Setiap pemimpin pasti akan membawa perubahan dalam masyarakat. Masyarakat saat ini tentunya sudah mulai pintar memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Masyarakat dapat melihat track record kepemimpinan masa lalunya. Dengan dasar inilah kita menentukan pilihan, jangan sampai money politic masih dipraktekkan di kota bima. Money politic yang dilakukan dalam pemilukada di beberapa daerah akan menimbulkan keresahan dan memicu konflik antar mayarakat. Dan selama 5 tahun mendatang akan berdampak pada terhambatnya pembangunan.

Setiap hari televisi menyuguhkan polemik-polemik pilkada di daerah lain. Permasalahan-permasalahan seputar pilkada tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di daerah lain. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih arif dan bijak dalam memilih pemimpin kota Bima.  Harapan yang besar dalam melaksanakan demokrasi tanpa anarki akan tercermin dalam pelaksanaan pemilukada. Hal ini juga menjadikan bukti bahwa masyarakat kota bima sudah dewasa dan memilih pemimpin dengan pemikiran matang bukan dengan landasan emosi semata. Dalam pemilihan adanya kalah-menang adalah hal yang biasa. Semoga kota Bima mendapatkan pemimpin yang prorakyat dan bukan untuk pro kelompok . Demokrasi Yes, anarki NO!!.

 * Penulis  adalah guru Sosiologi di SMA N 1 Woha
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *