Kabupaten Bima, Kahaba.- Menanggapi keresahan sejumlah guru terkait dugaan pemalakan dana sertifikasi dan Dana BOS di SMPN 1 Wawo, rupanya Bupati Bima Ady Mahyudi memanggil para guru guru setempat yang merasa dirugikan. Pemanggilan dilakukan, Rabu 21 Mei 2025 di ruang kerja Bupati. (Baca. Guru-Guru SMPN 1 Wawo Bongkar Dugaan Pemalakan Uang Sertifikasi dan Dana BOS)
Saat dikonfirmasi media ini Jumat malam, 23 Mei 2025 di kediamannya, Bupati Bima membenarkan pemanggilan tersebut.
Ia menyampaikan, para guru secara langsung mengakui adanya praktik pungli dalam proses pencairan sertifikasi. (Baca. Bupati Bima Instruksikan Dinas Panggil Kepala SMPN 1 Wawo dan Usut Dugaan Potongan Sertifikasi dan Dana BOS)
“Iya, mereka mengakui ada pungli. Ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dilakukan dalam sistem pendidikan kita,” tegas Bupati.
Mendengar langsung dari para guru, Bupati menegaskan bahwa segala bentuk pungutan liar dalam dunia pendidikan harus segera dihentikan. (Baca. Diminta Buat Pernyataan Tertulis, Guru-Guru SMPN 1 Wawo Siap Ungkap Polemik Sertifikasi dan Dana BOS)
Dirinya menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada peningkatan mutu. (Baca. 3 Guru Ungkap Dugaan Pemotongan Sertifikasi di SMPN 1 Wawo, Zunaidin: Kalau Terbukti, Saya yang Pertama Menumpas!)
“Saya minta hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Ini adalah praktik ilegal yang merusak iklim pendidikan. Kita harus pastikan dana pendidikan benar-benar sampai dan digunakan sebagaimana mestinya,” tutur pria yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bima itu.
Ia juga mengimbau seluruh tenaga pendidik dan pengelola dana pendidikan, agar tidak bermain-main dengan dana negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. (Baca. Panggil Kepala SMPN 1 Wawo dan Guru, Dikbudpora: Kompensasi Jam Mengajar untuk Sertifikasi tak Boleh Terjadi Lagi!
“Iklim pendidikan harus sehat, transparan dan penuh integritas,” pungkasnya.
*Kahaba-01
