Terbukti Malas Mengajar, Alwi Minta Mahyudin tidak Lebay di FB

Kota Bima, Kahaba.- Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H Alwi Yasin meminta kepada guru honor di SDN 32 Kota Bima Mahyudin Mas’ud untuk tidak lebay di Facebook. Karena Facebook tidak menyelesaikan masalah soal upahnya yang dipotong oleh kepala sekolah setempat. (Baca. Upah Disunat Kepala Sekolah, Honorer SDN 32 Marah-Marah di FB)

Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, H. Alwi Yasin. Foto: Bin

“Mahyudin terbukti malas mengajar, maka upahnya dipotong. Kami minta Mahyudin tidak usah lebay di FB dan menyampaikan masalahnya di FB,” tegas Alwi, Jumat (24/11).

Ia mengaku sudah mengelarifikasi kepala sekolah. Hasilnya, diketahui bahwa Mahyudin memang malas mengajar. Bahkan diketahui berdasarkan pengakuan guru honor lain, yang bersangkutan hanya datang absen tapi tidak mengajar. (Baca. Dugaan Pungli di SDN 32, Dikbud Segera Panggil Kepsek)

“Kepala sekolah juga benar, tidak mungkin membayar upah guru honor yang malas mengajar,” katanya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Mahyudin untuk menghapus statusnya di Facebook soal masalah tersebut. Karena kepala sekolah sangat merasa diintimidasi dan psikologisnya terganggu.

“Mestinya Mahyudin melaporkan ke dinas, bukan di Facebook. Karena di Facebook tidak menyediakan layanan jawaban dari dinas,” tuturnya.

Pernyataan itu sambung Alwi, juga disampaikan kepada guru guru lain agar jika ada persoalan di sekolah, tidak mengadu di media sosial. Tapi disampaikan ke Dinas Dikbud, agar bisa segera ditindaklanjuti.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. husnul

    Pegawai yang begitu dipecat saja, kan sudah selesai masalahnya, jangankan tenaga honor , PaNS saja 46 hari kerja akumulasi selama satu tahun sanksinya dipecat. Masih banyak tenaga guru lain yang ganti, daripada memelihara penyakit.

  2. Prayit Hariyanto, SH

    Kalau di Kepolisian tidak masuk kantor atau malas ” Remonerasi ” nya di potong tidak ada masalah, tidak ada protes2, diproses lagi. Semua itu untuk mendidik kedisiplinan dalam bekerja, calon2 guru seperti itu dinas harus segera turun menangani dan bahkan kalau perlu dievaluasi kepegawaiannya sebagai Honorer. Negara tidak membutuhkan guru seperti itu hanya pandai dan pintar berkicau di Fb dari pada pintar dan pandai mengajar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *