Pekan ini WALHI Pastikan Ada di Bima, Investigasi Tukad Mas

Kota Bima, Kahaba.- Menilai aktivitas ilegal yang dilakukan Tukad Mas akan berdampak buruk pada lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (WALHI) NTB memastikan pekan ini akan berad adi Bima untuk investigasi. (Baca. Aktivitas Pengolahan Tukad Mas Sekarang, Ilegal)

Lokasi pengolahan di perusahaan Tukad Mas. Foto: Bin

“Insya Allah kita akan turun investigasi, dan pekan ini kita pastikan ada di Bima,” ungkap Direktur Eksekutif WALHI NTB Murdani, Jumat (12/4). (Baca. Penambangan Tukad Mas Makin Meluas, Manfaat untuk Warga dan Daerah Apa?)

Menurut dia, tidak ada alasan pemerintah provinsi tidak serius menangani aktivitas ilegal dimaksud. Jika selama ini pemerintah hanya bilang ilegal dan meminta agar aktivitas itu dihentikan di mulut saja, maka tidak bisa selesaikan masalah. (Baca. Dari UU Lingkungan, Jika Tidak Ada Izin, Tukad Mas Tidak Boleh Beroperasi)

“Harus ada tindakan ril di lapangan. Ini kan tidak ada tindakan dari pemerintah, hanya ngomong di media saja. Turun, lihat dan hentikan paksa,” tuturnya. (Baca. Rupanya Dari Dulu Tukad Mas Tidak Punya Izin, ESDM NTB Minta Aktivitas Dihentikan)

Diakui Dani – sapaan akrabnya, perpindahan kewenangan tentang pertambangan juga menyulitkan penambang dan pengusaha. Padahal, mestinya pemerintah daerah berkewajiban mensosialisakannya. Kemudian menjembatani kemudahan – kemudahan dan akses bagi para penambang. Agar bis amengurus izin yang baik dan cepat dan tidak merugikan orang lain. (Baca. Doktor Ridwan: Tukad Mas Melakukan Pelanggaran Dengan Sempurna)

Tetapi, cara – cara itu selama ini tidak dilakukan. Padahal konsekuensinya pasca perubahan kewenangan itu, marak terjadi hampir dibanyak titik di NTB ada aktivitas ilegal, baik itu tambang emas, pasir dan bebatuan. (Baca. Tukad Mas Bantah Gali Gunung di Lampe, Tapi Jika Butuh Ambil, Meski Langgar Aturan)

“Karena memang tidak dilakukan sosialisasi secara masif oleh pemerintah provinsi selaku pemegang kewenangan baru kepada masyarakat,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif WALHI NTB Murdani. Foto: Ist

Pada sisi lain, kendati terjadi perubahan kewenangan, masyarakat yang ingin melakukan penambangan, tetap harus mengurus izin lingkungan yang berisi analisis dampak lingkungan. Ini menjadi konteks pengendalian dampak kerusakan akibat aktivitas menambang itu. (Baca. Pembunuh Tersadis Itu Masalah Lingkungan, Pemerintah dan Tukad Mas Harus Pikirkan Itu)

“Itu merupakan komitmen para penambang, kemudian menjadi pegangan pemerintah untuk menjadikan alat kendali. Kalau tidak ada itu, bagaimana bisa mengendalikan. Sementara pengusaha semau – maunya melakukan aktivitas penambangan,” katanya. (Baca. Belasan Tahun Operasi Ilegal, Alfian Tuding Ada Oknum Pejabat Beking Tukad Mas)

Terhadap yang dilakukan Tukad Mas sambungnya, perusahaan itu tidak memiliki izin melakukan pengolahan. Pertanyaannya kemudian, kemana limbah hasil pengolahan selama ini. Tentu ini menjadi persoalan serius karena tedampak langsung pada lingkungan. (Baca. Dewan Minta Walikota Geser Oknum Pejabat yang Bermain dengan Tukad Mas)

“Apalagi Tukad Mas mengambil sejumlah material hasil penambangan dari lokasi yang tidak memiliki izin. Dalam perspektif lingkungan tidak boleh karena pasti akan menimbulkan dampak, apalagi untuk limbah hasil pengolahan,” ungkapnya. (Baca. Bantah Tudingan Beking dan Terima Suap dari Tukad Mas, Begini Penjelasan Pejabat Bappeda)

Maka dari itu, pihaknya berencana akan segera tiba di Bima untuk menginvestigasi aktivitas ilegal Tukad Mas tersebut, dan terus dibiarkan oleh pemerintah.

*Kahaba-01

 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *