Oleh: Hazairin A. Rasul*
Krisis narasi dan kegugupan partai politik beradaptasi dengan kecepatan mekanisme kerja teknologi buatan membuat aktor-aktor politik manual ketinggalan isu, ketinggalan agenda, bahkan ketinggalan harapan. Abad 21 adalah sebuah era yang menyederhanakan interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lain akibat arus informasi dan kerja teknologi demikian cepat dan dinamis.
Teknologi telah mempertemukan jarak yang terbentang antar pulau, antar kawasan, bahkan antar dunia di mana manusia diakses untuk berpapasan langsung melalui networking teknologi buatan. Kecerdasan bekerja instrumen digital menghempaskan tradisi manual kerja manusia di berbagai sisi kehidupan.
Krisis narasi sebagai pangkal kemiskinan pikiran membaca informasi, baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi membuat manusia tanpa kecuali berada di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Akhirnya tidak mampu lagi dijelaskan dalam konteks posisi dan kedudukannya hari ini. Akibatnya ia terlindas oleh perkembangan zaman yang telah menerobos sekat-sekat ideologi, suku, ras, dan agama.
Kecerdasan narasi harus menjadi opsi titik balik kebangkitan menata masa depan yang luas dan lapang. Teknologi harus mampu dimanfaatkan sebagai icon pemetaan strategi mengubah arus sosial yang sejiwa dengan tuntutan zaman.
Kecerdasan membangun narasi-narasi aktual di tengah himpitan hegemoni ideologi, hegemoni ekonomi politik bahkan agama yang terjadi di berbagai belahan dunia telah membelah masyarakat ke dalam klaim gerbong modernisme dan konservatisme. Bukan saja itu, proses bekerja narasi yang beradaptasi langsung dengan teknologi buatan turut mengubah arus politik dan arus ekonomi yang jauh melampaui pikiran-pikiran standar manusia dalam mengartikulasi dan mempediksi kondisi aktual yang terjadi ke depan. Ketinggalan narasi, ketinggalan informasi, ketinggalan teknologi, memberi sumbangsih bagi ketertinggalan manusia berakselerasi dengan jejak-jejak zaman yang kian bergairah dalam arus pembaharuan.
Abad 21 juga menjadi abad pertarungan narasi di mana blok kapitalisme maupun sosialisme tidak lagi relevan dipertentangan sebagai sebuah isu. Dunia telah menyatu melalui akar-akar historis, sosiologis, maupun politik. Pun narasi dan teknologi buatan itu bekerja dalam memperkuat akar-akar itu. Sementara masyarakat komunal yang berjarak dengan akses informasi dan teknologi seperti mayat-mayat yang hidup berkelompok. Di sisi lain, komunalisme yang melekat bisa saja digdaya menjadi kekuatan yang membalikan kerja teknologi dan arus informasi manakala terpelihara dan terawat nilai tradisi yang hidup dimasa lampau dan mampu mengaktualisasikan agama melalui perlombaan tradisi kebaikan bagi semesta. Di titik itu informasi bisa dikunci dan teknologi bisa dipatahkan.
Kondisi kekinian maupun masa mendatang menunjukan bahwa pertarungan narasi dan kecerdasan teknologi buatan telah menjadi instrumen propaganda bagi penyatuan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, bahkan kepentingan ideologi. Saat yang sama kontra propaganda juga dilancarkan sebagai bentuk pertunjukan fungsional eksistensi kelompok masyarakat pada berbagai lapisan strata. Ironisnya, agama justru ditampilkan sebagai kambing hitam yang menyulut bara sentimen, padahal di belakang semua itu sejatinya pertarungan kepentingan politik yang tidak memberi akses bagi perluasan kehidupan agama yang berbeda secara lapang dan damai.
Sebagaimana sentimen anti imigran dan anti muslim dalam peristiwa Pilplres AS yang memenangkan Donald Trump bukanlah sebuah fakta yang mampu menghapus terpentalnya Hillary Clinton dari Barack Obama yang dalam sejarah politik AS menorehkan sejarah gemilang kemenangan warga kulit hitam sebagai kelompok minoritas. Kemunculan Barack Obama sebagai representasi kelompok minoritas dalam sejarah demokrasi AS adalah angin baru perubahan peta politik luar negeri maupun dalam negeri.
Di Indonesia, arus perubahan yang mengakumulasi superioritas klaim politik partai yang menentukan jalan sejarah justru dibantai dengan berbagai kenyataan aktual yang terjadi.
Kemenangan Jokowi yang muncul belakangan melawan petahana maupun kemenangan Anies Baswedan yang muncul belakangan melawan petahana dalam Pilkada DKI adalah babak baru politik Indonesia yang menumbangkan petahana oleh figur yang tidak punya riwayat sebagai aktor politik langsung partai politik.
Sekelumit peristiwa itu adalah gambaran ketidakterjangkauan mayoritas politisi parpol, tidak menjangkau bagaimana teknologi buatan mampu bekerja di ruang kecil dalam melancarakan operasi psikologi, operasi khusus, operasi ekonomi, maupun operasi politik. Sementara figur-figur yang menumbangkan petahana dilatari dengan kemasan citra intelektual dan citra anti korupsi, maupun citra kesetaraan.
Trend itu akan makin meluas dalam praktek pilkada Kabupaten/Kota di masa-masa mendatang, sehingga petahana apapun warna politiknya bakal tumbang tanpa perkiraan manakala petahana hanya mengandalkan citra tapi keropos membuat terobosan-terobosan besar dan monumental selama periode kekuasaan dijalankan. Bukan saja itu, keberadaan partai politik kian kehilangan marwah dan dukungan publik ketika masyarakat non partisan mampu menerapkan pemihakan sosial yang menyentuh sum-sum kehidupan publik sebagai pion yang tersebar yang bisa mengepung raja dalam analogi papan catur.
Keterlibatan pasar ekonomi dan pasar saham dalam skala yang luas memasuki pasar politik adalah strategi kapital menjaga kelangsungan sistem bisnis. Bagaimanapun, tanpa dukungan otoritas politik, pasar ekonomi di pusat-pusat perdagangan maupun bursa efek mengalami kelesuan dan stagnasi pendapatan. Praktek hitam pelaku bisnis yang menguntungkan sekelompok orang sebagaimana yang terjadi di era otoritarianisme kini telah dipangkas akarnya seiring dengan tuntutan dan pertumbuhan good governance maupun good corporate governance.
Dengan demikian, pelaku bisnis yang memberikan energi politik selalu didasarkan pada tolak ukur standar kerja intelektual (survei) dalam mengeksplorasi akseptabilitas, popularitas dan akuntabilitas figur politik. Pada titik itulah perjumpaan tiga aktor pembangunan yakni pemerintah, dunia usaha, civil society, menemukan idealitasnya bahwa transparansi, akuntabilitas, efesiensi, adalah terminal yang mempertemukan banyak kepentingan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut terlibat dalam perdamaian dunia.
*Aktivis 98 dan Penulis Buku Nurani Keadilan
