Ogah Cabut Laporan, Perawat Korban Aniaya Dimutasi

Kota Bima, Kahaba.- Sudah jatuh tertimpa tangga, pepatah itu yang cocok dialamatkan kepada perawat Sri Wahyuningsih (36) pustu Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur. Lantaran tidak ingin mencabut laporan penganiayaan terhadapnya, Sri pun dimutasi.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima, Ahmad. Foto: Bin

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima, Ahmad. Foto: Bin

Setelah dianiaya oleh oknum bidan sukarela LL, teman satu kerjanya, Sri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rasanae Timur.  Untuk mendamaikan keduanya, Dikes pun turun tangan dan menempuh jalur kekeluargaan. Namun, upaya Dikes justeru tidak digubris oleh Sri. Diduga geram, Dikes pun kemudian mengambil kebijakan mutasi Sri di daerah terpencil.

“Benar kami telah menempatkan Sri Wahyuningsih di Pustu Kelurahan Oi Fo’o. Sedangkan LL, telah kita pindahkan disalah satu Pustu di Kecamatan Rasanae Barat,” ujar Sekretaris Dikes Kota Bima, Ahmad Kamis (2/6).

Mutasi dua pegawai tersebut, diakuinya, murni untuk pembinaan dan memenuhi kebutuhan tenaga medis dilokasi yang ditempatkan. Tidak ada maksud lain, apalagi persoalan Sri yang tidak ingin mencabut laporan.

Kata dia, apabila hasil persidangan vonis hakim LL bersalah, maka yang bersangkutan terancam pemberhentian langsung, sebab LL hanya berstatus pegawai sukarela.

*Eric

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. untuk pejabat yang memutasikan koraban ( ibu sri ) harus dilihat lebih dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya ( korban sri ) apakah termasuk delik aduan atau delik biasa, kalau delik aduan bisa – bisa saja dilakukan pencabutan akan tetapi kalau bukan delik aduan tidak bisa di cabut, dan masalah laporan saksi korban tidak menjadai dasar untuk melakukan mutasi, yang walaupun perdamaian secara kekeluargaan telah dilakukan antara kedua belah pihak dengan dibuktikan surat perdamaian hitam diatas putih proses hukum tetap berjalan, dan hukumlah yang menuntut sipelaku karena perbuatannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *