Nota Pengantar LKPJ Bupati Bima Akhir Tahun Anggaran 2015

Selanjutnya terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Desentralisasiyang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dapat disampaikan sebagai berikut :

Urusan Pendidikan,Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pencapaian kemakmuran suatu negara. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk itu, maka dalam rangka mewujudkan fungsi sistem pendidikan dimaksud Pemerintah Kabupaten Bima mengarahkan visi pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas iman dan taqwa, berbudi pekerti yang luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan masa depan, serta mewarisi nilai-nilai luhur masyarakat Bima yang islami. Untuk mendukung urusan pendidikan ini, Tahun 2015 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 49 Milyar lebih melalui beberapa program antara lain :Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Negeri dan Swasta,Program Pendidikan Menengah,Program Pendidikan Non Formal,Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, ukuran keberhasilan urusan pendidikan sesuai dengan indikator kerja utama RPJMD 2010-2015 dapat dilihat sebagai berikut : Di Kabupaten Bima Angka Melek Huruf (AMH) terus meningkat dari waktu ke waktu dari 86,23 % pada tahun 2010 menjadi 86,88% pada tahun 2013. Hal ini didukung oleh program wajib belajar 12 tahun serta keaksaraan fungsional, angka melek huruf di Kabupaten Bima menjadi 91,40 % pada tahun 2015.

Demikian pula yang berkaitan dengan Angka Partisipasi dalam jenjang pendidikan.Sejak lima tahun terakhir, pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan pada kelompok umur tertentu mengalami kemajuan. Pencapaian  APM Tahun 2015pada jenjang SD sebesar 99,7%, SLTP sebesar 94,22% dan SLTA sebesar 79,47% mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan tahun 2011, jenjang SD sebesar 99,44%, SLTP sebesar 88,89% dan SLTA sebesar 67,77%.

Perkembangan urusan pendidikanjuga dapat dilihat pada sejauh mana pencapaian seluruh IndikatorStandar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan.Secara keseluruhan dari 27  (dua puluh tujuh) indikator, ada 19 indikator yang tingkat pencapaiannya telah mencapai 100% antara lain seperti :

1. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
2. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
3. Semua Kepala SD dan SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
4. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
5. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; dan
6. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, sampai dengan tahun 2015jumlah fasilitas TK mencapai 290 unit, SD sebanyak 413 unit, SMP sebanyak 121 unit serta SMU dan SMK sebanyak 75 Unit. Adapun rasio antara lokal/kelas dengan jumlah siswa pada tingkat SD sebanyak 23 siswa per lokal, SMP sebanyak 27 siswa per lokal dan SMU sebanyak 30 siswa per lokal. Ini berarti bahwa ketersediaan lokal/kelas di daerah kitasudah sangat memadai.

Terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, sesuai dengan amanat  PPNomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan, yang menekankan perlunya kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma IV, menguasai kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Maka untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah Daerah terus mendorong sertifikasi terhadap guru.Sampai dengan tahun 2015, jumlah guru yang bersertifikat telah mencapai4.767orang dari total jumlah guru sebanyak  12.827 orang.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam penyelenggaraan Urusan Kesehatan,agenda penting adalah mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan, disamping  tercapainya rasio yang ideal antara sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk. Untuk  penyelenggaraan urusan kesehatan, pada Tahun 2015 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja langsung  sebesar Rp. 23 Milyar lebih dalam mendukung beberapa program pelayanan dasar antara lain : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan berupa kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp 1,6 milyar; program upaya kesehatan masyarakat melalui kegiatan penyediaan biaya pelayanan jaminan kesehatan nasional klaim sebesar Rp.6.5 milyar; program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya sebesar Rp.7,1 Milyar serta program pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit Sondosia sebesar Rp. 2 Milyar lebih.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Kita juga patut bersyukur atas perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Sampai saat ini telah memiliki2 unit Rumah Sakit Umum dan21 unit Puskesmaspada 18 kecamatan yang semuanya dapat difungsikan dengan baik.  Fasilitas tersebut berfungsi sebagai Puskesmas perawatan, dan satu diantaranya merupakan Puskesmas Plus yang berada di Kecamatan Sape.Disamping itu telah dibangun 89 unit Puskesmas Pembantu, 33 unit Puskesmas Keliling,131 unit Poskesdes, dan596 unit Posyandu aktif.Sedangkan untuk tenaga kesehatan, pada saat ini Pemerintah Daerahtelah memiliki 13 orang dokter spesialis dan 50 orang dokter umum.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatantersebut, merupakan ikhtiar nyata Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bima. Capaian kinerja bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator  diantaranya cakupan komplikasi kebidanan mampu ditangani melebihi target sampai 110,09%, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai88,82%, penderita DBD yang ditangani100%, cakupan balita yang mendapat perawatan mencapai 100%, cakupan penanganan balita gizi kurang mendapat perawatan100%, serta beberapa indikator lainnya yang kesemuanya menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi tersebut didukung juga oleh tersedianya alokasi anggaran APBN berupa dana Tugas Pembantuan Biaya Operasional Kesehatan (TP-BOK) sebesar Rp 3,6 Milyar serta dana Bina Upaya Kesehatan sebesar Rp. 3,3 milyar serta untuk Program Penyehatan Lingkungan sebesar Rp. 1,2 Milyar

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, dibidang pelayanan kesehatan rujukan,upaya terobosan yang patut dikemukakan pada kesempatan ini adalah  peningkatan pengelolaan Badan layanan Umum Daerahdi RSUD Bimamenunjukan perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari beberapa program kegiatan antara lain Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan melakukan survai kepuasan pasien serta studi dokumentasi dan observasi standar operasional prosedur;  Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; serta Program kemitraan pelayanan kesehatan dengan total  anggaran sebesar Rp.69 Milyar lebih. Beberapa program strategis tersebut pada akhirnya akan menuju pada tujuan peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah agar menjangkau dan terjangkau oleh masyarakat luas dengan tetap meningkatan kualitas mutu pelayanan secara profesional.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,